Sementara itu menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana investasi Xinyi Group senilai US§ 11,6 miliar tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca serta industri kaca panel Surya di kawasan Rempang Kota Batam Provinsi kepulauan Riau. (CNBC 29 juli 2023)
Peneliti China -Indonesia di center for economic Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat menyebutkan bahwa terdapat masalah serius terkait investasi China di Indonesia dan ini perlu diberi perhatian serius. Pasalnya masalah investasi ini jika di tilik lebih jauh lagi adalah peningkatan utang luar negeri Indonesia dari China dan itu sangat berpotensi menjadi perangkap utang. Hal ini tidak mengada-ada, sebab fakta nyata sudah terjadi di Srilangka, Zimbabwe tidak akan menutup kemungkinan itu terjadi di Indonesia. Contohnya adanya potensi perangkap utang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung per April 2023, bank Indonesia mencatat China menjadi negara keempat terbesar pemberi utang luar negeri senilai US § 20,42 miliar. (bisnis.com, 27 Juli 2023)
Namun bukan kekhawatiran yang nampak terjadi dengan para pentinggi negeri ini. Sebab rona bahagialah yang nampak menyambut kabar investasi ini. Padahal sejatinya tambahan hutang luar negeri ini membuktikan keadaan Indonesia yang prihatin dan di tambah prihatin dengan adanya investasi China seharusnya Indonesia prihatin dengan tambahan hutang luar negeri. Artinya sebenarnya di depan mata, Indonesia menghadapi ancaman imperialisme yang mencengkram, hal ini nampak bagaimana ketergantungan Indonesia dengan China perdagangan dan investasi mendorong Indonesia tidak memiliki posisi yang kuat terhadap laut China Selatan. Bahkan menurut Zulfikar dalam penelitian disebutkan Indonesia hanya mampu memonitor kapal China yang masuk ke Indonesia tanpa melakukan perlawanan. (Bisnis.com, 27/07/2023)
Menurut Zulfikar ketergantungan Indonesia dengan China justru mengarahkan kepada Isu HAM. Ketika ada konflik China-Taiwan Indonesia juga diam, ketika PBB mau berdebat soal Uighur Indonesia bilang tidak. Ketergantungan ekonomi kita sudah membuat kita nggak berani bicara terkait isu HAM dan lebih mengkhawatirkan lagi, Indonesia dan China yang telah menandatangani Local Currency Settlement ( LCD), dimana 2 negara menggunakan Yuan dan rupiah dalam transaksi ekonomi karena Negara Tirai Bambu itu gemar melakukan devaluasi mata uang. Ancaman - ancaman tersebut telah tampak, bahkan menurut Zulfikar, pemerintah China telah melakukan kebijakan yang berubah-ubah terkait ekspor khusunya komoditi mineral. (Bisnis.com, 27/07/2023 )
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyala Mahmud Mattalitti mengingatkan semua fihak mencari cara agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Indonesaia berpotensi menjadi negara gagal karena melihat rasio utang Indonesia tahun 2023 masih di angka 38,15 persen dari PDB. (fajar.co.id, 28 Juli 2023 )
la Nyala juga mengajak masyarakat melihat pernyataan sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Antonio menyampaikan peringatan serius kepada negara negara di dunia tentang ancaman negara gagal. Dalam laporannya yang berjudul A world of Debt (Dunia utang), Guterres memberi peringatan serius terkait utang publik global di tahun2022 yang mencetak rekor 92 triliun USS dolar angka tertinggi sepanjang masa. (Fajar.co.id, 28 juli 2023)
Dampak negatif investasi asing kian terbuka lebar, seperti negara kehilangan kendali atas industri karena diambil alih investor. Investor mendominasi perusahaan asing di pasar domestik dan berpotensi mematikan pasar lokal seperti UMKM, rentan terhadap krisis ekonomi global. Penjajahan SDA, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Serta banyak terjadi konflik lahan, tambang dan lingkungan antara perusahaan asing dan masyarakat setempat.
Inilah ancaman dan dampak buruk imperialisme melalui utang dan investasi asingImperialisme makin kuat seiring penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang melegalkan liberalisasi di segala bidang. Demikianlah fakta negara yang menerapkan peraturannya dengan landasan kapitalisme sekuler. Berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam dan menjadikan aqidah Islam sebagai azaz yaitu negara yang dalaam bahasa fiqih disebut dengan Negara Khilafah.
Negara khilafah dalam melaksanan pembangunan tidak akan mengambil dana pinjaman dari luar negeri apalagi dana pinjaman itu dengan pinjaman riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Juga tidak degan cara mengundang investor asing kecuali investor asing mau menyepakati persyaratan yang sesuai dengan Syariat Islam sehingga terhindar dari keharaman.
Dalam aspek pembangunan dan inftra seteuktur, negara khilafah memiliki sumber pendapatan yang besar tanpa harus berhutang. Sumber pendapatan tersebut berupa pos-pos pemasukan yang dikelola Baitul mal seperti Fai, kharaj, jizyah, ghonimah usyur. Pengelolaan SDA yang dikelola sesuai dengan cara Islam akan menjadikan negara memiliki sumber pemasukan yang besar, termasuk Indonesia. Dengan pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan sistem Islam, Indonesia dan negeri muslim lainnya bisa menjadi negara yang kuat dan mandiri. Tanpa membutuhkan Investasi dan hutang kepada luar negeri. Negara yang mandiri inilah yang seharusnya menjadi kerinduan bagi kita semua .Wallahu a'lam bish showab.
Oleh: Dewi Asiya
Pemerhati Masalah Sosial
0 Comments