Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Bukannya Gratis, Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik

Tintasiyasi.com -- Harapan masyarakat Indonesia sejahtera dengan kesehatan gratis, tampaknya makin jauh dari jangkauan. Pasalnya, iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan direncanakan akan naik. Disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bahwa perkiraan iuran BPJS Kesehatan naik pada Juli 2025 (cnbcindonesia.com, 20/07/2023).

Rencana kenaikan iuran ini katanya adalah dampak dari akan dihapuskannya sistem kelas pada layanan BPJS kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, iuran BPJS kesehatan dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas 1 dengan iuran tertinggi Rp 150.000,00 /bulan, kelas 2 Rp 100.000,00 /bulan, kemudian kelas 3 dengan iuran terendah sebesar Rp 35.000,00/ bulan.

Jika kita lihat nominalnya, relatif cukup mahal sebab kepesertaan BPJS kesehatan harus menyertakan seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK). Bayangkan, jika rata-rata keluarga di Indonesia terdiri dari empat orang anggota keluarga inti, sudah berapa besar yang harus mereka keluarkan untuk iuran BPJS kesehatan. 

Disisi lain, yang luput dari fokus perhatian pemerintah, masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar iuran BPJS, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih belum mampu. Masih banyak rakyat Indonesia yang kelaparan, balita-balita stunting, tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, dan lain sebagainya. Alih-alih gratis, iuran jaminan kesehatan justru akan dinaikkan. 

Apabila kita cermati, ada beberapa pola pikir salah kaprah yang dijejalkan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Pertama, sistem jaminan kesehatan berupa iuran BPJS kesehatan secara paksa dipersepsikan kepada rakyat bahwa inilah sebuah solusi. Jalan keluar bagi rakyat yang tidak sanggup membayar tingginya biaya rumah sakit ketika berobat. Rakyat dipaksa melupakan persepsi yang benar bahwa kesehatan adalah jaminan yang harus diberikan oleh pemerintah secara gratis.

Pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negeri Indonesia harusnya mampu mengelola dengan benar sehingga bisa menjadi sumber pendapatan negara. Bukankah negeri ini kaya? Bahkan gunung emas di Papua yang kini telah menjadi jurang emas, tidak mampu mensejahterakan rakyat sekitar Papua. Inilah buah dari salah pengelolaan negara, semua SDA diserahkan kepada swasta asing.

Tidak mau ribet, negara hanya memungut sedikit "upeti" yang ujung-ujungnya dinikmati segelintir oknum. Rakyat hanya bisa gigit jari dan menanggung dampak buruk lingkungan. Inilah ironi negeri kaya tapi miskin. Bahkan untuk kebutuhan paling mendasar berupa jaminan kesehatan masih menjadi mimpi besar.

Sebagian besar rakyat tidak sadar bahwa iuran BPJS adalah sebuah bentuk kapitalisasi kesehatan. Negara sedang berbisnis dengan rakyat melalui iuran BPJS. Terlihat jelas dari rencana kenaikan nominal iuran. Jelas, negara enggan dirugikan. Bukan melayani rakyat, BPJS justru dijadikan sebuah lembaga yang bisa memberikan keuntungan bagi negara. Pada akhirnya keuntungan tersebut, lagi-lagi dinikmati oleh segelintir oknum, yaitu para pejabat.

Persepsi salah kaprah lainnya adalah penghapusan kelas dalam sistem BPJS kesehatan dinilai sebuah bentuk peningkatan pelayanan dari pemerintah. Padahal, sekali lagi ini adalah bentuk pemerasan dan kapitalisasi besar-besaran. Dengan nominal iuran terendah saat ini saja masih banyak rakyat yang tidak mampu membayar, apalagi jika dinaikkan. Lalu dimana tanggung jawab negara terhadap kesehatan rakyatnya? Bukankah hal ini jelas adalah upaya pemerintah untuk lepas tangan dari kewajibannya.

Disisi lain, pelayanan BPJS kesehatan pun masih banyak kekurangan disana-sini. Banyak masyarakat mengeluh panjangnya birokrasi yang harus mereka lalui ketika berobat dengan BPJS kesehatan. Berbeda bila pasien datang dengan biaya pribadi, maka penanganan dari rumah sakit jauh lebih cepat. Mirisnya, ada beberapa kasus dimana pasien meninggal dunia akibat lambatnya penanganan rumah sakit karena tersendat proses BPJS. Kurang maksimalnya penanganan dokter, banyak jenis obat dan penyakit yang ternyata tidak dicover oleh BPJS, serta berbagai persoalan lainnya yang membuat rakyat semakin susah. 

Inilah fakta suram sistem kapitalisme yang telah mengakar di Indonesia. Segala sesuatu didasarkan pada pertimbangan untung rugi secara materi. Bahkan negara tidak sungkan berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Sampai kapanpun , kapitalisme tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya, sistem ini menyuburkan kemiskinan, masyarakat miskin akan menjadi semakin miskin.

Satu-satunya cara keluar dari kondisi suram ini adalah mengganti sistem kapitalisme dengan sistem yang lebih baik dan sempurna, yaitu Islam. Dalam sistem Islam, kesehatan rakyat adalah salah satu hal paling utama yang akan diperhatikan oleh negara. Sistem Islam memiliki aturan lengkap dalam segala aspek kehidupan.

Aturan tersebut berasal dari Allah SWT yang tertuang dalam Al Qur'an dan Sunnah sehingga tidak akan memihak pada kepentingan siapapun selain kemaslahatan seluruh umat manusia. Sistem Islam adalah solusi bagi seluruh persoalan yang dialami oleh masyarakat di Indonesia dan juga seluruh dunia. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Dinda Kusuma.W.T
(Aktivis Muslimah)
Baca Juga

Post a Comment

0 Comments