Tahap awal investigasi telah dilakukan oleh Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi baik dari website yang menawarkan data itu maupun informasi dari masyarakat. Hasil investigasi menemukan fakta adanya kemiripan dengan data paspor. Tutur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan (Antaranews.com, 08 Juli 2023)
Ada banyak dampak yang dapat terjadi ketika data paspor ini bocor. Karena, kebocoran informasi ini akan memyantumkan Informasi pribadi pemilik paspor, mulai dari nama lengkap, nomor paspor, tanggal kadaluarsa paspor, tanggal lahir, dan data rahasia lainnya yang tercantum dalam paspor Indonesia.
Akibatnya, penjahat cyber/hacker (peretas) akan dengan mudah mengakses serta menghubungi para pemilik data baik secara online maupun offline, mengirimi puluhan pesan, menandai tempat tinggal, bahkan melakukan transasksi keuangan yang melanggar hukum dengan berpura-pura menjadi sosok pemilik data.
Setiap kebocoran informasi yang sampai ke tangan penjahat siber memungkinkan mereka untuk meniru atau menyebarkan penipuan rekayasa sosial. Bahaya ini tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan atau bisnis. Karena bahkan individu biasa pun dapat terpengaruh.
Kebocoran data pribadi ini sebenarnya bukan terjadi untuk pertama kalinya dan tidak terbatas hanya pada data paspor saja. Jika kita menyadari, selama ini ada banyak sekali pesan singkat ataupun telepon yang masuk ke nomor kontak kita dan seringnya berasal dari nomor tidak dikenal. Modus yang digunakan berbeda-beda, mulai dari penipuan undian berhadiah, keluarga dekat yang butuh pinjaman, atau bahkan anggota keluarga yang mengalami kecelakaan dan butuh biaya pengobatan segera mungkin.
Nahasnya cukup banyak masyarakat yang berhasil dikelabuhi oleh oknum tindak kejahatan ini. Artinya, ada oknum-oknum yang menjual data kontak kita di black market kepada pihak-pihak pelaku kejahatan. Inilah buah dari generasi yang lahir dari sistem sekularisme, mereka hanya mementingkan asas manfaat bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan mudharat yang akan terjadi bagi para korban atas perbuatan mereka. Alhasil, tidak ada keamanan dan kenyaman ditengah-tengah umat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
Padahal disatu sisi penting bagi kita untuk terus melek akan teknologi dan perkembangan zaman. Jangan sampai platform teknologi yang kita gunakan sehari-hari dipenuhi oleh kemaksiatan karena kita lalai dalam menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar di platform-platform ini. Karena sejatinya kebaikan yang tidak terstruktur akan dikalahkan oleh kemaksiatan yang direncanakan dan tertata dengan matang.
Keamanan data rakyat adalah hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh negara, apalagi di tengah gencarnya arus transformasi digital di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Sayangnya jaminan keamanan data tidak kunjung terwujud.
Hal ini menunjukkan abainya negara karena tidak memperhatikan hal yang sangat penting ini. Sejatinya Indonesia memiliki SDM berkualitas dan mumpuni dibidang ini, namun tanpa dukungan dana negara dan tentunya nominalnya sangat besar, maka negara tak akan mampu mewujudkannya.
Padahal ada banyak cyber/hacker asal Indonesia yang ditakuti di dunia Internaisonal, tetapi justru beberapa diantara mereka menjadi rival negara dan membongkar kedok-kedok kejahatan dan data pribadi dari pemerintahan. Dalam sistem sekarang, justru para pemilik modal besarlah yang dapat memanfaatkannya untuk membangun sistem keamanan data yang bisa dijual kepada siapa saja demi memperoleh keuntungan.
Islam mengharuskan sebuah negara mampu menjadi negara adidaya, oleh karena itu negara akan mengerahkan semua tenaga untuk menjadi yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk dalam menjaga keamanan data rakyatnya. Hanya negara dibawah naungan Khilafahlah yang mampu mewujudkannya, karena Khilafah memiliki sumber dana yang dibutuhkan dan SDM berkualitas.
Sumber pendapatan utama negara bukan diperoleh dari pemungutan pajak, melainkan pengelolaan SDA secara menyeluruh oleh negara, jadi seluruh SDA yang bersumber dari padang rumput (meliputi perkebunan dalam skala besar dsb.), api (meliputi tambang emas, batu bara, logam mulia dsb.), dan air (meliputi seluruh hasil alam air laut dan tawar, tambak ikan dalam skala besar dsb.), harus dikelola langsung oleh negara, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada pribadi, swasta apalagi pihak asing.
Sehingga dari hasil pengelolaan SDA ini, negara akan mampu memberikan berbagai macam fasilitas gratis bagi rakyat. Salah satunya fasilitas pendidikan gratis yang mana pendidikan sangat diutamakan baik dari segi pendidikan Agam Islam, hingga pendidikan ilmu sains dan teknologi. Pada akhirnya akan lahir generasi-generasi, para ilmuan, para tenaga kesehatan, tenagan pendidik dll, yang memiliki kompetensi berkualitas terbaik di bidangnya masing-masing dan tentunya selalu mengedepankan syariat Allah dalam menjalankan tugasnya, karena selain memiliki ilmu pengetahuan yang luas mereka juga dibekali dengan pembentukan Aqidah Islamiyah yang kokoh. Wallahu’alam
Oleh: Marissa Oktavioni, S.Tr.Bns.
Aktivis Muslimah
0 Comments