Tintasiyasi.com -- Tholabul 'ilmi faridhotun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Wajib berarti harus dilakukan karena ilmu adalah pegangan setiap muslim dalam menjalani kehidupan ini. Yang dimaksud ilmu wajib adalah ilmu agama.
Tuntutlah Ilmu dari buaian hingga liang lahat. Mencari ilmu itu sepanjang nafas. Sepanjang jantung berdetak. Tak ada kata malas untuk belajar. Tujuannya apa? Tidak lain untuk bekal kehidupan dunia dan akherat. Tapi bagaimana dengan dunia pendidikan era kapitalistik saat ini. Berbeda jauh dari tujuan-tujuan diatas.
Dilansir dari (Liputan6.com) Jakarta. Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengungkap kasus perdagangan orang dengan modus program magang ke luar negeri Jepang dengan korban mahasiswa.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, pengungkapan kasus ini diawali dengan laporan dari korban berinisial ZA dan FY kepada pihak KBRI Tokyo, Jepang. Korban bersama sembilan orang mahasiswa lainnya dikirimkan oleh Politeknik untuk melaksanakan magang di perusahaan Jepang. Akan tetapi, korban dipekerjakan sebagai buruh.
"Pada awalnya korban tertarik untuk kuliah di Politeknik tersebut, karena tersangka G yang menjabat sebagai Direktur Politeknik periode 2013-2018 menerangkan keunggulan dari Politeknik tersebut berupa program magang ke Jepang untuk beberapa jurusan yaitu Teknologi Pangan, Tata Air Pertanian, Mesin Pertanian, Holtikultura, dan Perkebunan," kata Djuhandani kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).
Dalam kasus di atas, tidak ditepatinya janji-janji yang diberikan. Janji kapitalisme, janji palsu yang di ungkapkan hanya demi meraih cuan bagi para pemodal yang sebesar besarnya dengan modal sekecil kecilnya dengan alasan magang. Sistem pendidikan sekuler kapitalisme hanya mencetak generasi pekerja atau buruh.
Pemodal juga rela berbohong hanya demi cuan tanpa memanusiakan manusia. Mahasiswa-mahasiswa dengan semangat mudanya memberikan semua tenaganya untuk magang yang sejatinya hanya dimanfaatkan oleh pemodal-pemodal kapital.
Dilansir dari Kompas.com.Jakarta (8/7/23) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang sudah terjadi sejak 15 tahun lalu. Hal itu Anis sampaikan merespons kejahatan TPPO yang terjadi di perguruan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
"Mungkin 15 tahun yang lalu sudah ada modus ini," kata Anis melalui pesan suara.
Anis menjelaskan, modus ini menyasar anak-anak tingkat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dan mahasiswa yang memiliki program magang.
Sudah sangat jelas, modus-modus penipuan ini sudah lama terjadi. Pemerintah belum mendapatkan pemecahan dari permasalahan tersebut, karena negara saat ini masih menggunakan sistem kapitalisme sekularisme, dimana masalah-masalah kejahatan tidak akan pernah tersolusikan hanya akan menambah masalah baru saja.
Berbeda dengan sistem Islam yang memang output pendidikannya mencetak generasi-generasi berkepribadian Islam (Syakhsiyah Islam) bukan hanya sebagai pekerja atau buruh-buruh saja. Ilmu pengeahuan dan tsaqofah Islam yang diperoleh selama masa pendidikan digunakan untuk mengatasi problematika kehidupan bukan sekedar untuk mencari gelar. Maka sudah sangat jelas bahwa hanya Sistem Pendidikan Islamlah yang mampu mencetak generasi-generasi terbaik.
Selain itu para pelajar juga bisa memahami hakikat berkerja menurut Islam yang disertai keahlian ataupun ketrampilan. Bekerja adalah salah satu jalan mencari nafkah. Hukum bekerja bagi laki-laki adalah wajib sedangkan bagi perempuan adalah mubah (boleh). Islampun mengatur tentang kontrak kerja (ijaroh), sehingga pekerja dan majikan terhindar dari sifat dzalim yang justru mengekploitasi pekerja.
Demikianlah sistem Islam hanya akan bisa berjalan hanya dengan naungan khilafah. Pendidikan adalah sektor publik dan tanggungjawab nya ada di tangan penguasa yang juga sebagai perisai.
Begitu juga dengan sektor tenaga kerja, sangat memerlukan andil penguasa untuk mengaturnya. Ini semua sesuai dengan sabda Rasulullah Shalallahu'alayhi wa sallam "Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya." (HR. Muslim dan Ahmad). Wallahu a'lam Bisshawab.[]
Oleh: Venni Hartiyah
(Aktivis Muslimah)
0 Comments