TintaSiyasi.com --Tahun 2024 semakin dekat, partai politik berlomba meraih perhatian masyarakat dengan berbagai cara. Mulai dari kampanye melalui lisan, baliho, media massa, menggaet tokoh serta artis terkenal, dan masih banyak lagi. Namun, itu semua tidak menurunkan realita pahit bahwa hari ini partai politik memiliki tingkat kepercayaan yang rendah di tengah masyarakat.
Diungkapkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan masyarakat kepada sembilan lembaga negara. Data menunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik menjadi dua terendah dari sembilan lembaga negara (Republika, 02/07/2023).
Data tersebut berisi 26,6% kurang percaya kepada DPR dan 29,5% kurang percaya kepada partai politik. Walau dari data di survei sebelumnya ada peningkatan, namun masihlah rendah. (Kompas, 02/07/2023). Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja, banyak hal yang mempengaruhi sehingga dapat sampai pada hasil yang demikian.
Mulai dari kinerja yang dirasakan masyarakat, amanah atau tidaknya lembaga tersebut, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini masyarakat cenderung sudah lebih peka dengan realita yang terjadi di negeri ini, semua itu tentu tidak terlepas dari peran lembaga tersebut.
Inilah Realita Demokrasi
Rasa tidak percaya masyarakat terhadap DPR dan Partai Politik muncul karena realita lembaga tersebut yang masih jauh dari kata membela kepentingan masyarakat. Hal ini tentu karena kita berdiri di sistem kapitalisme demokrasi. Di sinilah muncul asas kepentingan yang lebih tinggi dibanding memprioritaskan rakyat.
DPR dan Partai Politik dengan segala kepentingannya melakukan upaya yang sangat beragam sesuai persetujuan segelintir pihak. Karena visi misi terbentuk dan terpilihnya saja sudah berangkat dari kekeliruan, maka nihil bila masyarakat dijadikan titik utama perhatian.
Pemangku kebijakan seperti DPR pasti lahir dari partai tertentu, lalu setiap partai pun memiliki kepentingan tersendiri. Ketika mencapai tujuan dan sudah mendapatkan kursi kebijakan, yang dilayangkan sering kali berbanding terbalik dengan keberpihakan kepada masyarakat. Belum lagi jika dikaitkan dengan oligarki di Indonesia yang tiada henti melakukan apa saja untuk memuluskan kapitalisme kepemilikan. Sontak hal ini menggambarkan bahwa DPR dan Partai Politik gaya demokrasi berada di dalam lingkaran hitam yang merugikan rakyat.
Perlu Partai Politik yang Membagkitkan
Proses berdirinya DPR dan Partai Politik masihlah ada dalam standar yang tidak solutif. Bagaimana tidak? Saat ini banyak partai yang berdiri tanpa landasan ideologi yang benar, tanpa pemikiran yang jelas, tanpa upaya yang matang, dan kelayakan anggotanya yang masih terus menerus harus dipertanyakan.
Padahal seharusnya partai politik yang membangkitkan dibangun dari tiga faktor ini, yakni fikrah (pemikiran) yang dalam, thariqah (metode) yang jelas, dan manusia yang bersih. Tentu semua itu diikat dengan ikatan akidah yang kuat agar mampu mengarungi samudra kehidupan. Dengan itu akan menghasilkan partai ideologis yang utuh dan mampu bergerak menjemput kebangkitan yang benar untuk kepentingan masyarakat.
Maka, partai yang berdiri atas sandaran yang tepat tidak akan menghasilkan rasa tidak puas dan tidak percaya, justru akan semakin membantu masyarakat dalam membebaskan masyarakat dari segala problem yang ada. Dengan ini, sudah jelas bahwa lembaga negara yang berdiri dengan dasar kapitalisme demokrasi memang tidak akan mampu menyelesaikan problem dan menyediakan jalan lapang untuk rakyat. Hari ini yang ada hanyalah menambah kondisi kian keruh dan mengalihkan masyarakat dari kondisi yang seharusnya.
Inilah realita nyata yang masih dipertahankan, bukannya menjemput jalan keluar tetapi kian menambah dan melanggengkan permasalahan tiada akhir. Kuncinya hanya satu, kembali kepada standar Islam di semua aspek kehidupan termasuk soal lembaga negara berikut dengan partai politik di dalamnya.
Semua ini akan terkendali di bawah naungan Khilafah, bahkan partai politik yang benar juga akan menjadi pengawas negara. Itu semua dibangun atas landasan hakiki yaitu hukum syara dan berpegang teguh hanya untuk Allah semata. Sudah pasti tidak akan ditemukan penyalahgunaan kursi kekuasaan karena semua difasilitasi untuk terus menerus memiliki hubungan dengan Sang Pencipta.
Rasa takut kepada Allah dan rasa tanggung jawab di hadapan-Nya bukanlah hal enteng. Semua itu akan turut menambah kepatuhan seorang hamba pada amanah yang dipikul, tak pernah terbesit untuk meraup keuntungan dunia yang bukan haknya, karena kenikmatan akhirat dan ridha Allah mengalahkan segalanya.
Itulah yang tidak mungkin terbangun di sistem kapitalisme demokrasi hari ini. Maka, sudah waktunya kita beralih pada standar Islam untuk dipercaya. Dengan itu, akan tercipta kedamaian dari lembaga negara yang berlandaskan Islam secara menyeluruh, bahkan kedamaian ini akan berlanjut hingga akhirat kelak. Wallahu a’lam bishawab.[]
Oleh: Rifdah Reza Ramadhan, S.Sos.
(Aktivis Muslimah)
0 Comments