Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

PR Besar Negara Terhadap Kesejahteraan Papua

TintaSiyasi.com -- Sebuah kabar gembira datang dari Papua, yang dinyatakan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay bahwa prioritas pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Papua dalam kurun waktu 10 tahun ini telah membawa perubahan dan keberhasilan bagi wilayah bagian Timur Indonesia tersebut. 

Hasil perubahan ini dilihat secara objektif dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan angka harapan hidup di Papua. Menurut Theofransus, IPM Papua pada tahun 2010 yang sebesar 54,45% meningkat menjadi 61,39% di tahun 2022, dan Papua Barat pada tahun 2010 sebesar 59,60% meningkat menjadi 65,89% pada tahun 2022. Angka kemiskinan di Papua turut mengalami penurunan 28,17% di tahun 2010 menjadi 26,56% pada tahun 2022, dan Papua Barat pada tahun 2010 sebesar 25,82% menurun menjadi 21,33% pada tahun 2022. Demikian pula adanya kenaikan angka harapan hidup di Papua dari 64,31% pada 2010 menjadi 71,85% pada tahun 2022, dan Papua Barat juga naik dari 64,59% di tahun 2010 menjadi 66,46% pada tahun 2022 (dikutip dari CNN Indonesia, 11/06/23).

Data diatas yang memperlihatkan perubahan pada Papua memang patut disyukuri sebagai bentuk adanya perubahan pada kehidupan masyarakat Papua. Namun, masyarakat tidak dapat menutup mata pada perubahan angka yang sebenarnya tidak besar dalam kurun waktu 10 tahun yang lama. Sehingga perubahan dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua masih menyimpan PR besar bagi pemerintah, disaat Papua merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam tersebut masih belum dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh negara.

Perusahaan tambang emas-tembaga raksasa milik Amerika Serikat, PT. Freeport-McMoran Inc., mencatat bahwa pendapatan sepanjang tahun 2022 kemarin sebesar US$ 22,78 miliar atau setara Rp 341,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.000/US$). Data laporan keuangan Freeport-McMoran mencatat bahwa 37% dari total pendapatan berasal dari perusahaan yang beroperasi di Papua, Indonesia yang mencapai US$ 8,43 miliar atau setara Rp 126,39 triliun. Angka ini sudah dikurangi biaya royalti sebesar US$ 357 juta (Rp. 5,36 Triliun), bea ekspor untuk operasi di Indonesia sebesar US$ 307 juta (Rp. 4,61 Triliun) dan biaya-biaya lainnya (dikutip dari CNBC Indonesia, 07/02/23).

Pendapatan yang didapatkan oleh Indonesia selaku pemilik wilayah dari operasi tambang PT. Freeport ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan pendapatan PT. Freeport dari operasinya di Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan total mereka selama periode tahun 2022 yang lalu. Hal ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kekayaan alam milik negeri ini tidak benar-benar menjadi milik negeri ini, karena hasil kekayaan alam yang dikeruk mayoritas tidak dimiliki oleh negara.

Inilah yang terjadi ketika negara tidak benar-benar mandiri dalam pelaksanaan sistem ekonomi negara. Sistem ekonomi berbasis kapitalis yang diterapkan di Indonesia membuat pasar bebas, investasi, dan masuknya perusahaan-perusahaan asing bercokol di negeri ini merupakan aktivitas ekonomi secara internasional. Sehingga Indonesia sendiri yang berada dalam pergerakan pasar bebas dunia mau tidak mau terjerat di dalamnya. Penerapan sistem ekonomi kapitalis ini membuat pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangatlah lambat, seperti yang dapat dilihat di Papua. Hal ini karena sistem ekonomi ini berasas pada kepentingan materi para pemilik modal, bukan berasas pada kepentingan rakyat berupa terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Islam telah menghadirkan konsep sistem ekonomi yang mandiri tanpa campur tangan asing dengan kepemilikan sumber daya alam adalah milik rakyat yang akan dikelola negara untuk kepentingan rakyat berupa jaminan kebutuhan hak dasar manusia berupa kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya secara gratis. Di dalam Islam, kekayaan sumber daya alam tidak boleh dimiliki individu, swasta, apalagi asing. Negara memiliki beragam sumber pemasukan, termasuk salah satu sumber paling besar berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Sistem ekonomi ini berjalan bersama dengan pengaturan sistem politik dan pemerintahan yang berasas Islam dengan orientasi semata-mata demi mengurusi dan menyejahterakan rakyat. Semua ini berlangsung dalam sistem kehidupan yang tegak dalam institusi negara sesuai dengan Syariat Islam. Dengan demikian, PR masalah Papua ini akan dapat diselesaikan dengan laju yang cepat dan penyelesaian yang tuntas hingga ke akarnya.

Wallaahu a'lam bish shawwab.


Oleh: Fadhila Rahmah
Aktivis Muslimah
Baca Juga

Post a Comment

0 Comments