TintaSiyasi.com -- Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menolak tudingan harga MinyaKita melambung tinggi. Pernyataan tersebut dia bantah dengan mengatakan dirinya telah melakukan survei di beberapa pasar. Dia menegaskan bahwa harga MinyaKita masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa pasar, yakni Rp14.000 per liter, atau Rp15.500 per kilogram. "MinyaKita enggak mahal loh. Saya cek kemarin, saya baru dari Solo, Manado, Lampung, Padang, MinyaKita itu Rp14.000 sesuai HET per liter. Itu kami cek satu-satu. Kami cek ke pasar-pasar itu 80 persen yang saya temui sesuai HET, atau Rp15.500 per kilogram," kata dia, saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023). (tvOnesnews.com).
Di pasaran harga minyak kita sulit di dapat kalaupun ada harganya mahal selain itu juga dengan mekanisme Bundling beli minyak kita harus beli produk lainnya. Klaim pemerintah yang menjadi kan minyak kita mahal adalah karena distibusinya yang tidak lancar dan merata.
Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam regulasi distribusi apalagi dengan lemahnya kontrol pemerintah sehingga harga nya justru melambung tinggi. Kebijakan minya goreng bersubsidi hanyalah kebijakan tambal sulam dan penuh pencitraan. Dikatakan penuh pencitraan atau di katakan tambal sulam, karena kebijakan itu tidak menyentuh akar persoalannya, mahal dan langkanya minyak goreng di masyarakat tak dapat teratasi.
Salah satu penyebab utama kebijakan minyak goreng ini adalah bertumpunya distribusi minyak goreng di tangan swasta. Jika distribusi masih bertumpu pada swasta akhirnya barang tertentu bermuara pada individu kaya saja dan kendali harga bisa di mainkan oleh swasta. Distributor minyak kita juga bukan sedang beramal jariyah ketika menjual minyak goreng sesuai dengan permintaan pemerintah, melainkan mereka punya perhitungan yang sudah pasti berorientasi pada keuntungan semata.
Kemudian disebut pencitraan sebab kebijakan ini sekadar memoles wajah bopeng pengurusan negara terhadap rakyatnya, Jika negara berniat menyalurkan kepada masyarakat miskin kenapa yang disubsidi malah pengusaha bukannya rakyat, dan yang akan mendapatkan untung adalah pengusaha atau individu dan yang untung besar adalah mereka. Dan mirisnya yang terkena imbasnya adalah pedagang kecil yang tidak memiliki koneksi.
Pemerintah tidak langsung memberikan subsidi kepada rakyatnya karena di sistem kapitalisme menganggap subsidi langsung kepada individu tidak produktif dan dapat memanjakan individu rakyat tersebut, sementara subsidi pada perusahaan dianggap akan menggerakkan perekonomian. Dalam ekonomi kapitalisme tidak ada mekanisme lain dalam distribusi selain mekanisme pasar. Alhasil, negara hanya sebagai regulator tempat bertemunya pengusaha dan rakyat. Inilah pangkal tidak terselesaikan persoalan umat yaitu absennya negara dalam mengatur distribusi harta, semestinya negara dengan kekuatannya akan mampu mendistribusikan harta kepada seluruh umat, sistem ini adalah sistem batil buatan manusia sehingga kebijakannya hanya bersandar kepada lemahnya akal manusia.
Paradigma kapitalisme telah meniadakan peran negara dalam mengurusi umat, adapun sistem Islam dikatakan mampu menjawab persoalan. Dengan Islam dapat memposisikan sebagai pihak sentral dalam urusan umat. Fungsi negara adalah mengurusi seluruh kebutuhan umat, agar bisa hidup sejahtera dan bahagia dengan menjamin segala kebutuhannya terjangkau. Semua itu mustahil akan terwujud di era kapitalisme saat ini. Hanya sistem Islamlah yang mampu mewujudkannya dengan tegaknya Daulah Islam dalam bingkai khilafah yang akan menjamin kebutuhan umat terpenuhi. Rakyat tak perlu lagi khawatir terkait kebutuhan sehari-hari mahal atau tidak ada, itu akan menjadi tugas negara yang menjamin keberadaannya.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Mimin Mintasih
(Aktivis Muslimah)
0 Comments