TintaSiyasi.com -- Sejumlah data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua menurun. Penurunan ini terjadi selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya. Theofransus Litaay yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua oleh Presiden Joko Widodo banyak perubahan dan keberhasilan. Minggu (11/6), dikutip dari Antara.
Theofransus menuturkan, beberapa kabupaten/kita telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yaitu kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Baik Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.
Meskipun secara angka-angka menunjukkan penurunan. Akan tetapi secara fakta di lapangan, kondisi masih mengenaskan. Kesenjangan sosial masih lebar. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang masih seadanya. Ditambah keamanan yang tidak stabil dan justru menakutkan. Yaitu adanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka sering kali melakukan teror hingga penyerangan yang menelan banyak korban meninggal. Para pejabat yang tidak amanah menambah kusut masalah yang dihadapi masyarakat di sana. Sehingga masalah kemiskinan semakin menganga. Semua ini adalah buah dari sistem kapitalisme yang diterapkan.
Padahal Papua dengan julukan "Bumi Cendrawasih" ini menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah. Barang tambang, gas dan batu bara serta kekayaan lainnya begitu banyak. Jika semua itu dikelola dengan benar akan mampu menyejahterakan rakyat Papua khususnya dan Indonesia secara umum. Sebab, kekayaan yang dimiliki jumlahnya begitu besar.
Menurut data kekayaan yang dimiliki Papua diantaranya yaitu berupa tambang dan hutan serta lautan yang luas. Tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam. Untuk emas sendiri jumlahnya terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha. Tambang emas tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyai, Mimika dan Paniai.
Namun sayang semua kekayaan tersebut telah dikuasai oleh swasta dan asing. Diantaranya adalah PT Freeport Indonesia. Mereka telah banyak mengeruk keuntungan. Melansir data laporan keuangan Freeport-McMoran, 37% dari total pendapatan tersebut berasal dari operasi di Indonesia yang nilainya mencapai Rp US$ 8,43 miliar (Rp 126,39 triliun. (CNBCIndonesa.com, 07/02/2023).
Bumi Cendrawasih Sejahtera Hanya dengan Islam
Dengan kekayaan yang melimpah seharusnya waktu 10 tahun mampu menyejahterakan semua rakyat Papua dan juga Indonesia. Namun ibarat panggang jauh dari api, semua sulit diwujudkan. Hal ini akibat sistem yang diterapkan di negeri ini yaitu kapitalisme. Di mana dalam sistem ini para pemilik modal bebas memiliki kekayaan apa pun. Termasuk sumber daya alam yang sejatinya adalah kekayaan milik rakyat sehingga kekayaan alam tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, kaum Muslim atau rakyat berserikat dalam hal air, padang gembala dan api yang di dalamnya termasuk barang tambang. Kemudian negara hanya bertindak sebagai pengelola dan setiap keuntungan yang dihasilkan akan diberikan kepada rakyat. Bisa dalam uang secara tunai atau dalam bentuk lain yang sifatnya untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Ditambah pejabat dan pegawai yang adil dan amanah. Pengurusan kepentingan rakyat akan diutamakan dengan mudah, cepat dan profesional. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam kurun waktu 2 tahun 6 bulan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya hingga tidak ada yang mau menerima zakat.
Tidak hanya itu, negara Islam pun memiliki sejumlah cara metode untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya :
Pertama, negara akan mendorong setiap lelaki yang kuat untuk bekerja. Negara pun akan memberikan fasilitas dan lapangan pekerjaan. Dengan begitu tidak ada lelaki yang kuat yang tidak produktif. Sebab, bagi laki-laki ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga.
Untuk mewujudkan hal ini negara memberikan fasilitas dan modal usaha. Setiap orang yang membutuhkan dana boleh meminta kepada Baitul mal bisa aqadnya pinjam bisa juga negara memberikan secara cuma-cuma.
Negara pun bisa memberikan lahan kosong atau lahan pertanian kepada orang yang dikehendaki. Sebab, dalam negara Islam tidak boleh ada tanah kosong yang tidak produktif. Ketika tanah itu tidak dikelola selama tiga tahun berturut-turut negara akan mengambilnya dan akan memberikan pada orang yang membutuhkan pekerjaan.
Kedua, metode dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan mendorong pihak kerabat yang mampu untuk memberikan nafkahnya pada keluarga yang miskin.
Ketiga, negara akan memberikan santunan secara langsung bagi mereka yang miskin. Pengeluaran ini bersifat wajib bagi negara. Sehingga dalam kondisi apa pun kas negara harus tersedia untuk kebutuhan ini. Oleh karena itu, dalam kondisi yang paceklik negara akan memberlakukan dhoribah atau pajak pada orang yang kaya.
Semua itu dilakukan dalam rangka memberantas kemiskinan. Sebab menurut Islam kemiskinan harus segera dihilangkan, tidak harus menunggu jumlah yang miskin banyak dulu baru di buat program. Justru dalam Islam sebelum ada yang miskin sudah ada program untuk mengentaskan. Jika hal ini biarkan maka akan muncul kehancuran dan kemudaratan yang luas.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Verawati, S.Pd.
(Pegiat Literasi)
0 Comments