TintaSiyasi.com -- Pemerintah akan melakukan impor beras 1 juta ton dari India. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas dampak cuaca panas ekstrim atau El Nino.
"Beras kita memang harus ambil (impor) walaupun kadang-kadang enggak populer ya, tapi kita harus ambil inisiatif karena nanti kalau El Nino berat keadaannya kita enggak boleh bertaruh beras kurang kan," kata Zulhas. (DetikFinance, 16/6/2023).
Selanjutkan disampaikan juga bahwa rencana importasi tersebut dilakukan di luar penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk impor beras 2 juta ton sepanjang 2023. "Ini baru MoU untuk harga tetap barang ada tapi belum dibeli, tapi sudah ada MoU G2G, jadi kita sudah ada (kesepakatan harga) tahun ini kalau butuh bisa beli. Barangnya sudah ada," jelas Zulhas.
Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog impor beras 2 juta ton hingga akhir Desember 2023.
Adapun tujuan dari dari kebijakan ini adalah sebagai antisipasi El Nino atau musim kering yang berkepanjangan. Sehingga resiko harga beras dipasar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.
El Nino Jadi Kambing Hitam
Kebijakan akan impor beras oleh pemerintah sebanyak 2 ton milik Pemerintah India dianggap oleh berbagai pakar adalah kebijakan yang kurang tepat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara.
"Kebijakan impor beras dalam jumlah besar menunjukkan jika pemerintah panik menghadapi El Nino, padahal seharusnya bisa disiapkan sejak tahun lalu," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (16/6).
Selain itu, pada sisi yang lain banyak wilayah Indonesia yang menjadi lumbung padi justru sedang mengalami panen raya. Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu), menghadiri tasyakuran sedekah bumi panen raya padi di Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Minggu 18 Juni 2023.
Daerah lain yang mengalami panen raya adalah Kelompok Tani Subak Besi Kalung, Jatiluwih, Penebel, Tabanan yang merupakan binaan Kodim 1619/Tabanan panen raya.
Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Riza taufiq Hasan mengungkapkan, panen raya ini merupakan wujud nyata bahwa siap memenuhi kebutuhan pangan. “Kabupaten Tabanan memiliki daerah dan lahan pertanian yang luas,” ungkapnya, Jumat (16/6)
Sedangkan pada sisi yang lain kebijakan ini hanya bersifat jangka pendek namun sangat berpengaruh jangka panjang pada para petani. Sehingga tak jarang banyak yang beralih profesi lain. Lagi-lagi rakyat dirugikan dan menyalahi harapan untuk bisa mandiri dalam mencukupi stok beras Nasional. Jelas El Nino hanya kambing hitam atas ketidakmampuan sistem kapitalis dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Maka terlihat dengan jelas bahwa kebijakan yang diambil dianggap kurang tepat dan sarat kepentingan. Karena seharusnya impor beras dapat dilakukan jika memang jumlah lumbung beras diwilayah sudah tidak mencukupi. Namun justru sebaliknya bahwa panen raya padi terjadi dibeberapa daerah. Yang tentunya jika dikelola dan dirancang dengan baik dipastikan beras cukup.
Kepentingan para kapitalislah yang jelas terlihat. Di mana faktor keuntungan dan mamfaatlah yang paling terlihat dominan. Dalam sistem kapitalis pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyat. Sehingga cara berfikir inilah yang ujung ujungnya menjadi bisnis dengan keuntungan besar bagi para kapitalis.
Selain itu sistem kapitalis terbukti telah mematikan minat petani dan generasi untuk menjadi petani. Sudahlah lelah merawat tanaman justru berakhir dengan tak ada pembeli dan dibeli dengan harga yang sangat murah.
Islam Menjamin Kebutuhan Padi bagi Rakyat
Islam hadir sebagai rahmatan lil 'alamin bagi siapa pun yang mengambil aturannya dan menerapkannya dalam segala sisi sistem kehidupan. Islam bukan hanya sebuah agama ritual yang benar namun berisikan peraturan hidup yang membawa kesejahteraan bagi pemeluknya.
Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT, “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya…” (At Talaq ayat 2 dan 3).
“Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [QS. Al-Baqarah: 282].
Inilah yang menjadi dasar bagi setiap muslim dalam hidupnya. Keberadaan Negara dalam Islam adalah sebagai pelayan dan pelaksana hukum Islam agar diterapkan dengan sempurna oleh setiap masyarakatnya.
Adapun kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban negara dalam ketersediannya dan distribusi merata pada setiap manusianya. Adapun kebutuhan mendasar itu adalah makan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.
Maka hal ini harus diperhitungkan dengan baik, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Setiap kebijakan negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga kepentingan rakyat adalah pemikiran pertama dan utama.
Terkait pangan maka negara akan mendata setiap daerah yang memiliki lumbung padi guna tercukupi secara mandiri tanpa tergantung pada negara lain. Setiap para petani akan diberikan kemudahan dari sisi pengadaan lahan, pembibitan, hingga penyediaan segala hal yang dianggap penting dalam menghasilkan bibit unggul padi.
Para pemuda akan dimotivasi dan berinovasi dengan ilmu dan kecanggihan teknologi guna pemberdayaan dan kualitas padi yang unggul. Sehingga beras yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah padi terbaik dan dapat dinikmati oleh setiap orang.
"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” [QS. Ath-Thalaq: 4].
Penerapan Islam kaffah sudah dilaksanakan di masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Para Khalifah sesudahnya. Dan terbukti sistem Islam ini berjaya hingga lebih kurang 1.300 tahun dan menjadi model negara paling maju di masanya. []
Oleh: Anna (Ummu Maryam)
Pegiat Literasi Peduli Negeri
0 Comments