Saat ini Indonesia tengah serius mempersiapkan dalam menghadapi fenomena El Nino karena dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memprediksi akan terjadi kekeringan 3 kali lipat pada musim kemarau tahun 2023. Jika fenomena ini berkepanjangan akan mengakibatkan kebakaran hutan di Indonesia hingga ancaman pada persediaan pangan. Pemerintah pun didesak untuk bertindak termasuk untuk menyiapkan cadangan pangan. (wapresri.go.id, 27/01/2023)
Diketahui dalam menghadapi ancaman ini pemerintah Indonesia sudah menetapkan kuota impor beras 2 juta ton melalui penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Presiden Jokowi pun telah meneken kontrak kerja sama dengan India terkait pengadaan beras 1 juta ton. Maka total impor beras yaitu sebanyak 3 juta ton. Dikutip Tribun Batam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan ‘senjata’ berupa teknologi modifikasi cuaca untuk menghadapi terjadinya El Nino.
Dalam keterangan yang sama Luhut juga mengingatkan ancaman yang akan muncul pada perkiraan bulan Agustus. “kami akan bersiap dalam kondisi yang paling ekstrem sekalipun. Saya memeinta seluruh kementrian/lembaga terakit juga pemerintah daerah mulai bersiap sejak dini,” tegas Luhut. (TribunBatam.id, 27/04/2023)
Dampak dan Penyebab
Dalam sistem memanen padi para petani di negara kita masih mengandalkan sistem tadah hujan, artinya jika kekeringan benar melanda negara kita maka akan berdampak pada ketahanan pangan. Petani akan gagal panen, dan terpaksa pemerintah harus impor beras dimana ini akan berpengaruh pada impitan ekonomi berupa inflansi dan krisis finansial pada rakyat dari berbagai sisi.
Belum lagi upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekeringan hanya mengandalkan impor beras atau menyiapkan ‘senjata’ yang belum diketahui efektif tidaknya akan menjadi percuma jika menghiraukan penyebab lain yang memperparah kondisi kekeringan selain dari dampak El Nino. Seperti contohnya kebijakan kapitalisme yang mengalihfungsikan lahan hutan yang menjadi proyek pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran, semisal batu bara, kebun kelapa sawit, dan emas.
Ditambah kebijakan SDA yang menjadikan swasta asing aseng lebih leluasa untuk memiliki dan mengeksploitasi sumber daya air. Kondisi sungai di Indonesia yang sudah banyak tercemar juga menambah daftar penyebab kekeringan yang akan terjadi. Dan semua problem yang telah disebutkan tersebut adalah permasalahan yang telah lama dihadapi Indonesia, jauh sebelum adanya prediksi mengenai fenomena El Nino.
Perspektif Islam
Indonesia memiliki aturan mengenai sumber daya air dalam UU 17/2019, namun pada faktanya masyarakat masih terbatas dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-sehari. Negara kita butuh perubahan kebijakan dan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Mengingat negara kita adalah negara kemaritiman yang memiliki wilayah perairan yang luas ketimbang daratannya tapi malah mengalami kekeringan pada akhirnya.
Maka kepemilikan SDA yang berkategori umum haruslah negara yang mengelola, bukan perorang apalagi asing/aseng. Rasuluulah saw bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Artinya hutan, air, sungai danau, laut maupun kekayaan alam lainnya adalah milik rakyat secara keseluruhan, rakyat bebas menikmatinya bukan diperjualbelikan seperti sekarang.
Bencana alam seperti fenomena El Nino memanglah datang atas kekusaan dari Allah swt, hal ini seharusnya menjadikan kita sabar dan introspeksi diri baik secara individu maupun tingkat negara. Karena kekeringan masih akan terus mengintai Indonesia dan akan menghadapi dampak El Nino, maka seharusnya mulai menerima aturan-aturan Islam secara kaffah yang telah Allah swt ciptakan untuk mengelola SDA maupun politik sehingga akan lahir kebijakan yang memihak pada kemaslahatan rakyat.
Wallahu’alam bishawab.
Oleh: Rochie Jiffiani Willys
Aktivis Muslimah
0 Comments