TintaSiyasi.com -- Viral, sebuah kata yang tak asing di telinga kita. Viral menjadi sesuatu hal yang begitu dikejar saat ini, entah demi meraih popularitas, meraih pundi-pundi rupiah, meraih simpatik, bahkan juga banyak yang menjadikan viral sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan suatu permasalahan umat dengan cepat.
Bagaimana tidak, sudah terbukti dengan banyaknya kasus yang bisa selesai dalam waktu sesingkat singkatnya dikarenakan viral. Misalnya; viral anggota TNI yang menendang ibu pengendara sepeda motor, karena viral akhirnya berujung permohonan maaf. Atau viral seorang pengendara motor yang dipukul hingga kejang di kawasan cimahi, tak lama setelah beritanya viral, akhirnya pelaku penganiyaan itupun ditangkap polisi.
Baru baru ini ada yang lebih menghebohkan lagi,
Yaitu viralnya provinsi Lampung setelah seorang konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur yang bernama Bima Yudho Saputro menyampaikan kritiknya terhadap pembangunan kampung halamannya tersebut di media sosial (TikTok). Bima menyatakan, bahwa provinsi Lampung tak kunjung maju dikarenakan banyaknya jalan yang rusak.
Setelah mendapatkan masukan dari rakyat tersebut, alih-alih berbenah, dilansir dari laman berita CNN Indonesia, menyatakan justru Bima sempat dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, akhirnya Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut dikarenakan tidak ditemukan unsur-unsur pidana (CNN Indonesia, 06/05/2023).
Akibat viralnya berita itu, walhasil berujung dengan kunjungan Presiden ke provinsi Lampung, hingga kucuran dana 800 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan jalan rusak di provinsi Lampung.
Melihat fenomena tersebut, bagaimana tanggapan anda? Apakah ini bukti dari abainya pemerintahan daerah, atau justru menunjukan pada kita betapa lemahnya pengawasan dari pemerintahan pusat. Hingga masyarakat merasa viral adalah satu-satunya metode untuk mendapatkan solusi nyata dan cepat kilat? Sungguh semua ini jelas menggambarkan pada kita, betapa lemahnya sistem pengurusan umat ketika berada di bawah naungan sistem Demokrasi.
Berbeda dengan sistem Islam yang sejatinya akan menjadikan penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan itu disadari sepenuh hati oleh penguasanya. Karena para penguasa dalam Islam paham betul bahwa kedudukan mereka di tengah-tengah umat, adalah sebagai pelindung atau perisai bagi umat, sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ra;
«Ø¬ُÙ†َّØ©ٌ ÙŠُÙ‚َاتَÙ„ُ Ù…ِÙ†ْ ÙˆَرَائِÙ‡ِ ÙˆَÙŠُتَّÙ‚َÙ‰ بِÙ‡ِ»
“[Imam/Khalifah itu tak lain] laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng.” [HR. Bukhari dan Muslim].
Selain itu penguasa dan jajarannya dalam Islam juga paham betul bahwa mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas umat yang mereka urusi, baik dari terpenuhinya kebutuhan hingga terjaganya keimanan umat akan akidah mereka.
"Imam/khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” [HR. Bukhari dan Muslim].
Tugas penguasa memang berat, itulah mengapa dalam Islam menjabat sebagai penguasa bukanlah sesuatu yang di mimpi mimpikan, apalagi sampai diperebutkan, hingga harus menghalalkan berbagai cara untuk meraih kursi kekuasaan seperti dewasa ini. Sebab di balik kedudukan yang tinggi itu, tersimpan tanggung jawab yang luar biasa besar pula di hadapan Allah swt., namun selain itu apabila berhasil merawat umat dengan sebaik baik perawatan, yakni dengan Islam. Maka pahala terbaik akan mengucur deras padanya. Masyaallah.
“Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah ada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil … ” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Itulah mengapa Islam hanya akan memberikan amanah kepada seseorang yang memang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi. Sehingga viral tidak lantas ada di benak masyarakat sebagai satu satunya kunci untuk mendapatkan solusi.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Neng Saripah, S.Ag.
Aktivis Muslimah
0 Comments