Propinsi yang dimaksud diantaranya adalah Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara. Sejumlah propinsi inilah, menurut Suharso merupakan propinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada 2022 di atas US$ 4.200. (cnbc.indonesia, 07/04/2023).
Sementara Ekonom menilai target pemerintah mencatat kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024 sulit terwujud, terlebih adanya masa transisi politik.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya mengejar angka 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun depan tidak mudah dengan adanya pergantian pemerintahan.
"2024 merupakan tahun transisi pemerintah lama ke pemerintahan baru sehingga upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di level 0 persen akan tergantung pada bagaimana proses dari transisi politik tersebut," katanya kepada CNN Indonesia.com, 22/20/2023.
Yusuf menyarankan, untuk jangka pendek harus pemerintah memperbaiki data penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Yang bukan hanya bagi penduduk miskin, tetapi juga kelompok di garis rentan dan hampir miskin.(cnn.indonesia, 23/02/2023).
Lain halnya dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengacungi jempol saat berdialog dengan Camat Mranggen, Wiwin Edi Widodo dalam kunjungan kerjanya di Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Selasa (4/4/2023). Yang mana Wiwin menyebutkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Mranggen mencapai 70 persen yang sebelumnya 1.698 kepala keluarga (KK) mengalami miskin ekstrem. Dan kini tinggal 500 KK lagi yang perlu diintervensi penurunannya.
"Kami ini masuk sebagai salah satu daerah dengan kemiskinan ekstrem. Di wilayah kami, ada 1.698 kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem termasuk di Desa Kangkung ini, ungkap Wiwin dalam keterangan tertulis.(Kompas.com, 04/04/2023).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappemas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia yang harus dientaskan masih tinggi, terutama kemiskinan ekstrem.
Menteri Suharso juga mengungkapkan, outlook jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 mendatang adalah 7,99 persen, jika kondisi pelaksanaan program belum dan data juga belum berubah. (liputan6.com, 6/04/2023).
Hal yang lumrah pun kerap dibuat dalam sistem sekuler demokrasi jika kemiskinan dianggap dapat diselesaikan dengan berbagai bantuan tunai yang turun ditengah-tengah masyarakat.
Tahun 2023, Pemerintah Berikan BLT hanya untuk warga miskin ekstrem. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan diganti menjadi BLT Kemiskinan Ekstrem mulai 2023. Meski nilai bantuannya masih sama, tapi jumlah penerimanya yang berukurang. Bantuan juga kerap tebang pilih. (tegalharum.desa.id).
Suharso selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut target pengentasan kemiskinan ekstrem nol pada 2024 diturunkan menjadi 2,5 persen. Untuk mencapai target nol, pemerintah perlu mengentaskan kemiskinan terhadap 5,6 juta orang pada 2024.
Penurunan target tersebut, kata Suharso, mengacu pada batas garis kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia, yakni penghasilan US$2,15 per atau Rp 32.035 per orang per hari (asumsi kurs Rp 14.900 per dolar AS). (cnn.indonesia.com, 06/04/2023).
Kemiskinan Ekstrem dalam sistem sekuler kapitalisme memang merupakan suatu keniscayaan. Pasalnya, negeri yang berlimpah sumberdaya alam nya sebagian besar sudah tidak lagi bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Pemerintah lebih menonjolkan pihak swasta asing dalam pengelolaan SDA yang ada. Hasilnya juga sebagian besar dinikmati oleh asing.
Padahal Rasulullah Saw telah bersabda:
"Al-muslimûna syurakâ`un fî tsalâtsin: fî al-kalâ`i wa al-mâ`i wa an-nâri"
Artinya: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim/manusia berserikat dalam air, padang rumput dan api, yang ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu, swasta maupun asing. Dengan kata lain negara hanya berkewajiban mengelola sumber daya alam tersebut, namun hasilnya mutlak untuk dinikmati rakyat secara bersama.
Namun sayangnya, bukan hanya sda nya saja, namun sumber daya manusia juga jarang dikerahkan untuk pengelolaan SDA yang ada. Penguasa hari ini sibuk mempekerjakan asing dan swasta. Jadi wajar saja jika kemiskinan dan pengangguran terus semakin meningkat.
Sebut saja PT. Freeport Indonesia yang ada di Papua. Pengelolaannya sampai kini diserahkan oleh asing. Padahal rakyat disekitarnya butuh lapangan pekerjaan. Mirisnya juga, warga sekitar tambang hidup dalam garis kemiskinan.
Ketidakadilan penguasa dalam pendistribusian hasil sda di Papua juga menyulut konflik yang berkepanjangan hingga sekarang. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Tapi penguasa masih tak bergeming melihat realita yang ada.
Solusi Islam
Dalam Islam, kemiskinan adalah hal yang perlu diselesaikan. Hanya saja, solusinya tidak serta-merta dengan bantuan berupa uang tunai yang kerap turun ditengah-tengah masyarakat, yang bisa saja menimbulkan masalah baru seperti ketidak mandirian pada rakyat. Juga tidak membangkitkan taraf berpikir untuk merubah keadaan yang sebenarnya.
Rasullullah Shalallahu alaihi wasallam telah mencontohkan ketika ada seorang dari kalangan Anshor peminta-minta, dimana beliau Shalallahu alaihi wasallam bertanya kepada pengemis tersebut, "Apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu?" Lalu pengemis tersebut menjawab, saya mempunyai pakaian yang dipakai sehari-hari dan sebuah cangkir. Rasulullah lantas menyuruh mengambilnya dan agar menyerahkan pada Rasul. Setelah pengemis itu pulang dan kembali lagi sambil menyerahkan barang miliknya. Rasulullah kemudian menawarkan kepada para sahabat, adakah diantara kalian ingin membeli barang ini? Salah seorang sahabat kemudian mau membeli dengan harga satu dirham, namun Rasulullah menawarkan kepada yang lain lagi. Akhirnya sahabat yang lain mau membeli seharga dua dirham.
Lalu Rasulullah menyuruh pengemis tersebut membelanjakan makanan untuk keluarganya dan sebagian diminta Rasulullah untuk membeli kapak dan menyuruh pengemis tersebut mencari kayu untuk dijual. Rasulullah bersabda, "Carilah kayu sebanyak mungkin dan juallah, selama dua pekan ini aku tidak ingin melihatmu." Sambil melepas kepergiannya Rasulullah pun memberikan padanya uang untuk ongkos.
Setelah selang beberapa waktu pengemis itu kembali lagi pada Rasulullah dengan membawa uang sepuluh dirham hasil dagangannya. Rasulullah menyuruhnya membeli pakaian dan makanan untuk keluarganya sambil bersabda,
"Hal ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanya akan membuat wajahmu tercoreng di akhirat nanti. Tidak layak bagi seseorang meminta-, minta kecuali dalam tiga hal, fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha."(HR. Abu Daud).
Hal tersebut bisa memberikan ibrah kepada manusia, bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan tugas dan tanggungjawab penguasa/negara. Sudah selayaknya penguasa meriayah rakyatnya jangan sampai terjerat kemiskinan dan pengangguran. Rakyat juga berhak meminta tanggung jawab penguasa atas beban hidup yang dialaminya.
Namun, penguasa dalam bingkai syariat Islam tidak serta merta memberikan bantuan berupa uang tunai. Namun setidaknya membuka lapangan pekerjaan dengan sebanyak mungkin, sehingga rakyat juga dapat menyalurkan skill nya sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga semua dapat diberdayakan dan tentunya hal ini juga baik bagi kemajuan suatu bangsa dan negara.
Hanya saja, dalam sistem hari ini hal itu sulit terwujud. Karena penguasa disibukkan bekerjasama dengan asing dalam urusan dalam negerinya. Dengan dalih demi kemajuan bangsa dan negara. Rakyat pun dibiarkan mengurus dirinya sendiri tanpa ada jaminan kesejahteraan sedikit pun. Banyak rakyat yang hidup dalam jurang kemiskinan akibat himpitan hidup dalam memenuhinya kebutuhan pokoknya. Pendidikan dan kesehatan juga semakin mahal akibat dibisniskan yang seharusnya sudah menjadi hak rakyat mengenyam pendidikan maupun menikmati fasilitas kesehatan dengan gratis. Namun, saat ini semuanya sudah di komersialkan.
Yang ada dibenak penguasa hanyalah untung rugi.
Dalam hadits ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya, diharamkan baginya surga. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً ثُمَّ لَمْ يُحِطْهَا بِنُصْحٍ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ. متفق عليه. وفي لفظ : يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاسِ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim]. Dalam lafadh yang lain disebutkan : ”Ia mati dimana ketika matinya itu ia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga”
Maka sudah sepatutnya kita meninggalkan sistem sekuler kapitalisme yang hanya menambah kesengsaraan rakyat. Dan menggantikannya dengan sistem Islam yang betul-betul memperhatikan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan seluruh manusia yang hidup dalam Syari'at-Nya. Wallahu a'lam bish shawab.
Oleh: Anja Sri Wahyuni
Aktivis Muslimah
0 Comments