TintaSiyasi.com -- Kebakaran hebat terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at malam 3 Maret 2023. Api muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area depo yang tersambar petir.
Seperti yang dilansir oleh Kompas.com (4/3/2023), Kepala Seksi (Kasie) Ops Damkar Jakarta Utara, Abdul Wahid menjelaskan bahwa berdasarkan informasi awal yang didapatkan, pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena tersambar petir.
Kebakaran hebat ini juga melalap pemukiman warga sekitarnya, yang juga memakan banyak korban jiwa. Sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 49 warga mengalami luka-luka dalam insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara (Kompas.com, 4/3/2023). Dokter ungkap puluhan korban luka parah akibat ledakan Depo Plumpang Pertamina Jakarta Utara alami luka bakar 70-95 persen (tvOnenews.com, 4/3/2023).
Hal ini tentunya menimbulkan rasa prihatin, kawasan depo yang seharusnya steril dari pemukiman warga justru terisi dengan rumah-rumah warga yang dibiarkan terus berkembang dan dilegalisasi, ini terbukti dari dibentuknya RT dan RW di kawasan tersebut.
Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, Kawasan Depo Plumpang dibangun pada 1974, ketika itu tidak sepadat dan seramai sekarang, Ia mempertanyakan siapa yang memberikan rekomendasi pemukiman penduduk di wilayah yang seharusnya tidak menjadi tampat hunian warga.
Dalam hal ini publik bisa mengamati bahwa ada kesalahan tata kelola kependudukan. Hal ini menunjukkan abainya negara terhadap keselamatan rakyat. bahaya yang mengancam keselamatan rakyat nyata-nyata diabaikan oleh negara.
Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang sebenarnya pernah terjadi pada tahun 2009 silam. Meskipun pernah terjadi, namun tidak ada upaya yang serius untuk menanganinya. Faktanya pemukiman justru makin luas.
Hal tersebut memang lumrah terjadi dalam kapitalisme, negara berlepas tangan dari tugasnya sebagai penjamin kebutuhan rakyat. Rakyat harus berupaya sendiri dalam memenuhi sandang, pangan dan papan. Hunian yang layak dan aman tidak terjangkau sehingga warga berekonomi rendah kesulitan untuk mendapatkannya.
Inilah tata kelola negara kapitalisme yang hanya mengedepankan keuntungan materi bukan keselamatan warga. Lahan-lahan banyak dikuasai oleh para kapital properti.Mereka membangun apartemen maupun hunian layak tinggal sebagai ajang bisnis. Hunian tersebut hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu.
Bagi warga yang tidak mampu agar bisa bertahan hidup mereka terpaksa harus tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, seperti di bawah kolong jembatan, tempat yang tidak aman seperti di dekat depo Pertamina.
Kapitalisme minim mengutamakan keselamatan rakyat, beda dengan sistem Islam. Di dalam Islam negara adalah sebagai Khadimatul Ummah (pelayanan umat). Negara tidak mengambil keuntungan sedikitpun. Negara semata-mata menjalankan perintah Allah SWT dalam mengemban amanah.
Rosulullah SAW bersabda, "Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya." (HR. Bukhari - Muslim).
Di dalam Islam keberadaan negara sebagai institusi praktis yang mewujudkan muqasidas syariah, keselamatan warganya menjadi hal utama yang harus diperhatikan.
Rancangan tata ruang wilayah dalam Islam akan diformasikan berdasarkan aspek kemaslahatan dan sisi sains. Negara akan memerintahkan para ahli menentukan beberapa jenis lahan. Lahan yang subur akan dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan. Lahan yang kurang subur akan dijadikan sebagai kawasan pemukiman dan industri.
Islam juga mengatur agar antara wilayah pemukiman warga dan industri ada area buffer sebagai area penjaga antara pemukiman warga dan industri. Negara juga akan menetapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
Tata kelola kependudukan dalam Islam adalah wujud fisik ketika sebuah negara taat kepada syari'at karena negara adalah penjaga nyawa manusia dan penjamin urusan masyarakat. Sebuah sistem tata kelola yang tidak akan bisa diwujudkan oleh kapitalisme.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Yuniyati
Aktivis Muslimah
0 Comments