TintaSiyasi.com -- Menkeu Sri Mulyani menyebut pemerintah telah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Setidaknya selama 2 tahun berturut-turut, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) telah menyisihkan ratusan triliun rupiah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah impiannya.
Mengutip dari m.kumparan.com (30/1/2023), alokasi anggaran APBN untuk pengadaan perumahan rakyat adalah sebagai bagian dari realisasi komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022, yang menugaskan 28 kementerian/ lembaga dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan kemiskinan, dengan target nol persen kemiskinan ekstrem dan tujuh persen miskin di tahun 2024.
Banyak pihak menilai sangat sulit menuntaskan problem kemiskinan, mengingat angka kemiskinan saat ini masih sangat tinggi. Apalagi publik juga dikejutkan dengan tersedotnya dana ratusan triliun (Rp500 triliun) tak terserap ke rakyat miskin. Dana sebesar itu hanya untuk kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, hanya untuk studi banding dan rapat di hotel.
Memang inilah konsekuensinya, melakukan pengelolaan negara ala kapitalisme neoliberalisme. Negara dibuat tak berdaya merealisasikan program-programnya maka menggunakan jasa konsultan, badan usaha, dan swasta adalah keniscayaan. Skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Publik Private Partnership) sangatlah batil, dengan adanya kerjasama ini pemerintah membuka peluang untuk mencari profit oriented (orientasi keuntungan) dari pemenuhan tanggung jawabnya untuk mengurusi urusan rakyat.
Kerjasama pemerintah dengan swasta membawa dampak makin sulitnya rakyat miskin mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, termasuk hunian yang layak, sehat, dan nyaman karena tersandung persyaratan yang memberatkan dari pihak swasta, bank dan lembaga pembiayaan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah, juga dari pengembang properti.
Adalah suatu kezaliman bagi negara yang melepas tanggung jawabnya untuk mengurusi rakyatnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih." (QS. Asy Syura: 42).
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya) tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya dan kemiskinannya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
Pemerintah menggandeng swasta dalam realisasi program penuntasan kemiskinan, membuktikan kekurang-seriusannya dalam mengurusi dan memperhatikan hidup rakyat miskin. Corak pemimpin yang seperti ini mendapat ancaman dari Allah dengan kehidupan yang sulit. Allah berbuat demikian karena pemimpin kaum muslim telah bertindak zalim dengan melepas perhatian dan tanggung jawabnya terhadap rakyat miskin.
Inilah kondisi kehidupan sempit dan sulit. Rakyat sulit memperoleh haknya, pemimpin terancam sulit hidupnya karena lalai dan zalim. Padahal kita adalah keluarga, saudara sebangsa yang harusnya saling tolong-menolong, saling menasehati untuk melangkah di jalan kebenaran, juga saling memudahkan urusan.
Untuk keluar dari zona "Family Wong Sulit", keluarga yang saling menyandera dan mempersulit hidup saudaranya, tidak ada jalan lain kecuali dengan membuang jauh kapitalisme neoliberalisme yang membelit negeri ini. Lalu menggantinya dengan syariat Islam kaffah yang telah terbukti mampu merealisasikan kesejahteraan, dan menjaga aparatur negara tetap amanah dan terpercaya.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Liyah Herawati
Kelompok Penulis Peduli Umat
0 Comments