TintaSiyasi.com -- Belakangan ini terjadi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK ini terjadi di beberapa tempat seperti Zenius, LinkAja, SiCepat, Tanihub, Shopee, Tokocrypto, Ruang guru dan masih banyak lagi. Hal ini tentu pada akhirnya menambah besar jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.
Pemerintah berusaha mengatasi problem tersebut dengan menerbitkan program Kartu Prakerja. Pemerintah optimis bahwa Kartu Prakerja ini bisa menekan jumlah pengangguran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Komunikasi Manajemen Kartu Prakerja William Sudhana yang mengatakan bahwa pelaksanaan Kartu Prakerja diyakini mampu mengurangi masalah pengangguran.
Namun, dirinya tidak bisa memperkirakan seberapa besar Kartu Prakerja mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Karena menurutnya hal tersebut dipengaruhi banyak faktor (Kompas.com, 9/2/2023).
Program Kartu Prakerja ini telah dilakukan sejak tahun 2020. Ketika dunia mengalami pandemi program ini mengalami sedikit perubahan. Namun pada tahun 2023 ini modelnya akan kembali ke skema normal, bukan skema bantuan sosial (bansos) seperti yang berjalan selama pandemi COVID-19 lalu.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap suksesnya program pemerintah ini membantu banyak masyarakat. Saat terjadi pandemi COVID-19, program Kartu Prakerja disesuaikan menjadi semi bansos. Saat itu, pemerintah memberikan program pendidikan senilai Rp 1 juta dan bansos senilai Rp 600 ribu per penerima untuk 4 bulan.
"Dan pada waktu launching timnya hanya 15 orang. Namun terus kita bangun seperti membangun startup, dan Alhamdulillah ini sudah berhasil diakses lebih dari 90 juta di 514 kabupaten kota dan pesertanya yang sudah menjalani ini sampai dengan gelombang kemarin sampai 16 juta orang," kata Airlangga (kumparan.com, 10/2/2023).
Demikianlah program kartu Prakerja ini dianggap mampu menekan pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Namun kita melihat persentase penduduk miskin pada September 2022 justru meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 (bps.go.id, 16/1/2023).
Dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat memang tidak bisa hanya mengandalkan dengan Kartu Prakerja. Ini hanya solusi tambal sulam dalam sistem Kapitalisme. Solusi ini tidak bisa menyentuh akar masalah hakiki dari problem pengangguran. Serta juga tidak dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Islam Punya Solusi
Islam memiliki metode untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Metode tersebut tentu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pola hubungan ekonomi global melalui Khilafah Islamiyah. Upaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ;
Pertama, Pengaturan dan pemisahan yang jelas mengenai kepemilikan harta; meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dalam sistem kapitalisme saat ini tidak berlaku pemisahan kepemilikan ini yang diakui hanyalah kepemilikan individu semata.
Kedua, Pengelolaan harta mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta, yaitu mengutamakan pembelanjaan wajib, sunnah, kemudian yang mubah. Sistem ini melarang pemanfaatan harta yang tidak syar’i dan negara wajib memberikan sanksi ta’zîr dalam hal pemanfaatan harta haram.
Ketiga, Distribusi kekayaan. Maka diharamkan menimbun emas, perak, uang atau modal, yaitu jika ditimbun bukan untuk membiayai sesuatu yang direncanakan. Hanya dibolehkan ekonomi riil sedangkan praktik ekonomi non-riil dilarang. Dengan penggunaan mata uang menggunakan standar emas dan perak menjamin pendistribusian kekayaan masyarakat secara adil. Semua aktivitas ekonomi bersifat riil dan memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan dan peningkatan taraf ekonomi.
Keempat, Memajukan sektor riil yang tidak eksploitatif. Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (lihat: QS al-Baqarah ayat 275).
Kelima, Menciptakan mekanisme pasar internasional yang adil. Dalam Islam hubungan dagang dapat diberlakukan terhadap negara-negara lain jika secara politik negara tersebut terikat perjanjian damai dengan Khilafah.
Keenam, Menerapkan mata uang berbasis emas dan perak. Mata uang berbasis emas dan perak adalah mata uang negara Khilafah yang memiliki sifat universal. Mata uang dinar dan dirham menjamin kebebasan setiap negara dan penduduk dunia untuk melakukan transaksi ekonomi dan perdagangan tanpa harus takut mengalami gejolak kurs, kehilangan kekayaan, ataupun mengalami penjajahan moneter.
Dengan demikian, keberadaan mata uang ini sebagai alat tukar internasional menjadi salah satu syarat bagi terwujudnya kesejahteraan.
Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan komunal rakyatnya seperti kebutuhan akan keamanan, kesehatan dan pendidikan diberikan oleh negara secara cuma-cuma bagi rakyatnya.
Negara secara langsung memberikan jaminan kepada setiap individu rakyat dalam hal keamanan, pendidikan dan kesehatan, Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (ri’âyah asy-syu’ûn al-ummah) dan kemaslahatan hidup terpenting.
Dalam politik ekonomi Islam, negara bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut sehingga seluruh rakyat, Muslim maupun kafir, dapat menikmatinya; baik kaya maupun miskin.
Adapun menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan) dapat dilaksanakan setidaknya melalui 5 mekanisme:
Pertama, mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja. Kedua, negara menyediakan lapangan pekerjaan, ketiga, kewajiban untuk menanggung ahli waris yang tidak mampu mencari nafkah. Keempat, negara menyediakan subsidi langsung melalui Baitul Mal. Kelima, penerapan dharîbah (pajak) khusus atas kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta kekayaan. Wallahu 'alam bish showab.[]
Oleh: Desi Maulia
Aktivis Muslimah
0 Comments