TintaSiyasi.com -- Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup melimpah tidak hanya sumber daya alam hayati tetapi juga sumber daya alam non hayatinya. Demikian ini dapat dibuktikan dari kenyataan yang ada bahwa banyak sekali flora dan fauna yang hidup tersebar serta adanya hasil bumi yang berlimpah di negeri ini. Ya, anugerah Tuhan di negeri ini tidak ada yang dapat menafikan.
Berdasarkan artikel yang dimuat pada laman primagama.co.id (06/06/2022), diketahui salah satu faktor yang menjadikan negeri ini kaya akan sumber daya alam adalah karena posisinya yang terletak di daerah tropis. Daerah tropis adalah daerah yang memiliki curah hujan tinggi sehingga salah satu dampaknya banyak sekali tumbuhan yang hidup dengan baik. Semua tentu saja atas kehendak-nya.
Membahas kekayaan alam negeri ini mengingatkan saya pada lagu yang sempat viral dahulu, di mana dalam salah satu liriknya berbunyi, "orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman". Masyaallah luar biasa ya, begitu makmurnya Indonesia hingga si pembuat lagupun yakin dalam liriknya menggambarkan kesuburan negeri ini dengan mengibaratkannya demikian.
Sahabat, mendapati realita akan limpahnya kekayaan sumber daya alam di negeri ini, apalagi setelah mendengar lagu tadi pastinya setiap yang berakal akan berpikir bahwa setidaknya kondisi negeri ini tergolong sejahtera, minimal dari segi kebutuhan untuk makan warganya tercukupi. Sayang sejuta sayang, yang terjadi justru mengiris hati. Kemiskinan hingga tingkat ekstrem justru dialami warga. Lantas, apa yang salah? Kok bisa kekayaan negeri justru melahirkan kesengsaraan?
Ya, ironisnya itulah permasalahan yang kembali hangat dibicarakan belakangan ini. Pasalnya kemiskinan daerah makin meningkat terjadi di tengah kayanya Indonesia. Melansir dari laman republika.co.id (28/01/2923), diketahui adanya upaya perbaikan terhadap 1.200 rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bogor serta pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana yang menjadi target 2023 oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor. Kepala DPKPP, Ajat Rochmat Jatmika mengatakan DPKPP mendata RTLH melalui masing-masing Kepala Desa dengan indikator meningkatkan kualitas rumah yang layak.
Fakta berikutnya masih dari sumber yang sama, Dinas Sosial (Dinsos) menyebutkan, sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi, masuk kategori penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat. Pencocokan data dilakukan petugas dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat yang berpacu pada data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2022. "Pencocokan data ini diperlukan untuk pemberian bantuan kepada warga. Hasilnya, ada 3.961 warga yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem," kata Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, Sabtu (28/1/2023).
Mirisnya, di tengah upaya penanggulangan kemiskinan, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel. Menanggapi ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin (Kompas.com, 28/01/2023).
Dikutip dari tayangan Youtube Kementerian PAN-RB), dalam Sosialisasi Permen PAN-RB No.1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan,"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in-line dengan target prioritas Bapak Presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing."
Lebih lanjut Azwar mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan lain yang bukan prioritas. "Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya. "Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.
Demikianlah keruwetan yang terjadi dalam negeri yang dinaungi sistem kapitalis. Sistem batil yang aturannya meniadakan agama dari kehidupanan alias sekuler ini dibuat hanya untuk mengedepankan kesenangan duniawi. Orientasi ini telah meninabobokan pemerintah sehingga tak sadar rakyatnya terbengkalai. Sekalipun sadar jika tak mendatangkan keuntungan berupa materi maka pemerintah akan sangat lamban dalam menyolusi. Kasus kemiskinan yang menimpa daerah di tengah melimpahnya sumber daya alam dalam negeri sudah seharusnya menyadarkan pemerintah akan buruknya sistem yang menaungi negeri ini.
Derita di tengah negeri yang kaya. Itulah yang dirasakan oleh daerah-daerah yang dinaungi kapitalisme. Bagaimana tidak? Dalam kapitalisme, sumber daya alam menjadi hak milik negara sekaligus pribadi hanya diperuntukkan bagi mereka yang bercuan. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Astagfirullah, menaati aturan manusia tanpa landasan agama memang berbahaya.
Kekayaan alam di Indonesia yang harusnya mampu menjadi modal untuk membangun lapangan kerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi malah dimanfaatkan untuk investasi asing. Sehingga jangan heran jika kemiskinan semakin merajalela. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan. Ini bukti bahwa memang menyelesaikan permasalahan umat bukanlah hal yang dprioritaskan dalam sistem ini.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan khilafah. Aturan yang dibuat dilandaskan pada aturan Pencipta yakni Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dalam sistem pemerintahan Islam, penguasa bertindak sebagai riayah (pengurus umat). Sumber daya alam merupakan hak kepemilikan umum yang dalam pengelolaanya dapat dimanfaatkan secara gratis oleh dan untuk seluruh masyarakat. Sehingga peristiwa kemiskinan sebagaimana yang terjadi kini sangat mustahil terjadi.
Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, kedudukan lembaga sosial diperkuat. Dengan itu, kemiskinan berhasil ditekan sekaligus menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat Muslim. Asas keadilan di bidang ekonomi benar-benar ditegakkan. Tak ditemukan satupun masyarakat yang kesusahan kala itu. Sehingga masalah ini tidak luput dan mengundang perhatian para sarjana ekonomi Muslim abad pertengahan. Masyaallah.
Tanpa kecuali semua daerah terjamin secara merata merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat terjamin sebab dalam pengelolaanya tidak ada pihak baik penguasa maupun individu yang mengambil apa yang bukan miliknya. Mereka mengutamakan ridha Allah atas setiap tindaknya. Berlandaskan pada firman Allah SWT berikut, "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki...."(QS. Al-Baqarah : 284).
Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yang artinya, "Dari Abu Hurairah ra berkata: ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, ia berkata : ya Rasulullah bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku? Rasulullah menjawab : jangan kau berikan hartamu, ia berkata : bagaimana pendapat kamu jikalau ia ingin membunuhku? Rasulullah bersabda : bunuhlah dia, ia berkata : bagaimana pendapatmu jika dia telah membunuhku? Rasulullah bersabda : kamu mati syahid, ia berkata : bagaimana pendapatmu jikalau aku berhasil membunuhnya? Ia masuk neraka." (HR Muslim).
Dalil di atas menggambarkan betapa Islam sangat menajga dan memulikan hak milik seseorang. Dalam hal ini sumber daya alam yang dalam sistem Islam merupakan hak milik umum sudah tentu akan membawa kemaslahatan bagi setiap daerah yang dinaunginya. Sehingga dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh ini InshaAllah tidak ada kasus kemiskinan sebagaimana yang terjadi kini.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Aisyah Humaira
Aktivis Muslimah
0 Comments