Sebagai Presiden yang dicitrakan merakyat dan sederhana tak lantas menjadikan hajatan pernikahan anak bungsunya digelar dengan sederhana pula, bahkan berbagai kritik muncul dari pengamat politik. Sebagian beranggapan tak ada kesan sederhana dan merakyat yang terlihat dari pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono. Bahkan justru yang menonjol adalah kemegahan dan kemewahan.
Kemewahan dan kemegahan yang diperlihatkan dari hajatan tersebut dianggap tidak etis dan mendatangkan berbagai kritik. Achmad Nur Hidayat selaku ekonom dan pakar kebijakan publik Narasi Institute mengatakan model pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono jarang sekali ditemui di kalangan masyarakat, pernikahan keduanya disebut lebih mirip keluarga-keluarga konglomerat. "Apalagi pesta tersebut diselenggarakan di tengah lemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan resesi ekonomi yang sudah mulai dirasakan publik dan di tengah banyaknya korban bencana yang berjatuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini memberikan kesan bahwa Jokowi sebagai presiden tidak mempunyai empati terhadap keadaan yang sedang dialami masyarakat.” (WartaEkonomi.co.id)
Ditambah lagi fakta pernikahan tersebut juga melibatkan penggunaan berbagai fasilitas negara sebagaimana yang dilansir dari Okezone.com seperti adanya pengerahan belasan ribu personel gabungan TNI-POLRI, pengerahan Anjing K-9 oleh Polda Jateng, penggunaan ratusan kamera CCTV di Kota Solo dan sekitarnya, dan pengontrolan secara langsung oleh panglima TNI serta beberapa pejabat negara lainnya.
Sekularisme Kikis Rasa Empati Pemimpin
Dari fakta di atas menggambarkan dengan jelas begitulah sosok pemimpin dalam sistem kapitalisme-sekuler. Pernikahan mewah yang digelar di tengah banyaknya penderitaan dan permasalahan yang dirasakan rakyat (seperti yang dialami oleh korban gempa, maraknya kasus Stunting, terjadinya PHK di mana-mana, dll) rasanya tidak sepatutnya terjadi. Karena dianggap minim empati. Seharusnya penguasa memiliki kepekaan dan empati yang tinggi terhadap kondisi rakyat yang memprihatinkan.
Alih-alih memiliki rasa empati yang tinggi dalam sistem kepemimpinan demokrasi sifat tersebut seolah terkikis habis. Ini disebabkan adanya pemahaman sekuler yang dianut. Sekulerisme memiliki prinsip pemisahan agama dari kehidupan, termasuk dalam aktivitas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Padahal agama berfungsi sebagai pembentuk, menumbuhkan dan menjaga sifat-sifat seorang pemimpin. Maka tak heran jika saat ini muncul pemimpin yang tak sungkan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya.
Selain itu politik transaksional yang terjadi antara penguasa dan pemilik modal (yang membiayai perjalanan menuju bangku kekuasaan) juga kerap terjadi dalam sistem Demokrasi. Bukan rahasia jika setiap kebijakan yang dilakukan penguasa atas dalih kesejahteraan masyarakat pasti akan memberikan keuntungan pada si pemilik modal sebagai bentuk konsekuensi kerjasama yang dilakukan. Tak heran jika keberadaan penguasa di tengah rakyat hanya sebuah pencitraan belaka.
Kepemimpinan dalam Islam
Berbeda dengan pemimpin dalam sistem sekuler, pemimpin dalam sistem Islam akan menjalankan fungsinya sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi semua warganya. Islam juga tidak mengenal politik transaksional antara penguasa dan pengusaha sehingga akan terhindar dari praktek kongkalikong aturan negara. Negara dalam sistem Islam hanya akan melahirkan aturan yang berasal dari hukum Syariat Islam saja.
Selain itu karakter pemimpin dalam Islam sudah pasti adalah pemimpin yang peka sekaligus tanggungjawab terhadap rakyatnya. Kepekan dan tanggungjawab tersebut bukanlah pencitraan di hadapan manusia semata, melainkan sikap yang lahir dari ketaatan terhadap Allah SWT, pemimpin dalam Islam yakin bahwa yang demikian itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.
Sebagaimana sosok para pemimpin Islam di masa Khilafah, seperti salah satunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikisahkan, suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz terlihat sibuk merampungkan tugas di ruang kerja istananya. Lalu putranya masuk ke ruangan bermaksud hendak membicarakan sesuatu. "Untuk urusan apa putraku datang ke sini, urusan negarakah atau keluargakah?" tanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. "Urusan keluarga, ayahanda," jawab sang anak. Tiba-tiba Khalifah Umar mematikan lampu penerang di atas mejanya. Seketika suasana menjadi gelap. "Kenapa ayah memadamkan lampu itu?" tanya putranya merasa heran. "Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas adalah urusan keluarga," jelas Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kemudian meminta pembantunya mengambil lampu dari ruang dalam. "Nah, sekarang lampu yang kita nyalakan ini adalah milik keluarga kita. Minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silakan putraku memulai pembicaraan dengan ayah." Ucap Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Masyallah begitulah seharusnya seorang pemimpin. Karena sikap wara'nya menjadikannya bijak dalam menggunakan aset milik negara. Tentunya kita rindu akan sosok pemimpin yang menerapkan Islam secara sempurna, adil dan amanah sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sosok tersebut tidak akan kita jumpai dalam sistem sekuler seperti saat ini, oleh karenanya mari kita terus dakwahkan Islam kaffah agar umat sadar bahwa hanya dengan Islam sajalah semua itu akan terwujud. Allahuakbar!
Demokrasi Hanya Ilusi, Islam Baru Solusi
Oleh: Wiwit Irma Dewi, S.sos.I Pemerhati Sosial dan Media
0 Comments