TintaSiyasi.com -- Habis kompor, terbitlah rice cooker. Setelah rencana penggunaan kompor listrik di masyarakat menuai pro kontra, kini muncul isu lagi dengan wacana bagi-bagi rice cooker gratis oleh pemerintah. Program yang diklaim akan menghemat subsidi sebanyak Rp52,22 miliar itu nyatanya membawa dampak pada penggunaan listrik.
Bukan menentang, hanya sedikit mengindera pikiran pemerintah. Di saat ada wacana program ini kepada masyarakat, sontak dibuat tersadar bahwasanya pemerintah memang belum bisa mengambil solusi yang tuntas atas problem yang dialami masyarakat secara riil. Akibatnya, setiap solusi yang diberikan, pasti tidak tepat guna dan menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
Bagaimana tidak. Pembagian rice cooker ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki daya listrik 450 VA atau 900 VA saja. Sementara daya listrik rice cooker yang dibagikan adalah 200 watt dan 300 watt. Sehingga besaran daya listrik tiap rumah tangga akan sangat berpengaruh. Tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat penerima bantuan ini akan menambah voltase listriknya.
Menambah daya listrik rumah tangga, itu berarti menambah beban pokok pembayaran listrik. Lagi-lagi kebutuhan masyarakat dikomersialkan. Alih-alih membantu, justru menambah beban baru. Inilah yang membuat geleng-geleng kepala setiap ada program baru dari pemerintah. Masyarakat harus teliti dan berpikir jauh ke depan apa efek samping yang akan terjadi ketika menerima program pemerintah ini.
Mari kita lihat realita masyarakat saat ini. Jika hanya ingin memiliki rice cooker, pasti masyarakat masih bisa bersabar. Mereka masih bisa menanak nasi dengan panci yang dimiliki. Asal beras dan bahan pangan lainnya murah dan dapat terjangkau hingga kalangan bawah. Terlebih lagi jika listrik dan air digratiskan. Maka pembagian rice cooker secara gratis, selama belum menjamin ketersediaan bahan pangan yang murah, itu tandanya belum ada solusi tuntas.
Memang benar, rice cooker bisa membantu mempercepat pekerjaan ibu rumah tangga dengan seabrek pekerjaannya yang lain. Akan tetapi, kalau hanya alatnya saja yang tersedia, sementara bahan yang dimasak tidak ada, hasilnya akan sama dengan nol. Tidak ada yang dimakan. Hal ini juga menjadi beban para suami ketika sulit mendapatkan pekerjaan dan sulit memenuhi nafkah kepada keluarganya.
Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya yang masyarakat butuhkan bukanlah hanya sekadar sebuah alat, melainkan seperangkat alat dan bahan, juga sistem pengelolaan dan standarisasi syariah. Maka perlu penginderaan secara jauh untuk mengetahui solusi tuntasnya. Tidak saling tumpang tindih antarkementerian atau pemaksaan kebijakan.
Pemimpin yang adil dan memberikan kemaslahatan terhadap masyarakatnya pasti akan disegani. Tidak ada pro kontra setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Sikapnya akan selalu dipercaya masyarakat karena terbukti amanah. Namun semua itu tidak akan didapat dari pemimpin yang masih menggunakan sistem kapitalisme yang rusak dan hanya berpikir balik modal atau manfaat secara pribadi.
Pemimpin yang adil dan dapat memberikan kemaslahatan terhadap ummat itu hanya bisa didapat pada pemimpin yang menerapkan sistem Islam secara keseluruhan. Taat syariat dan sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Bahwa dirinya paham akan ada hisab oleh seluruh masyarakatnya di hadapan Allah kelak.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Eliyanti
Lisma Bali
0 Comments