Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan usulan kepada Komisi VII DPR untuk pembagian rice cooker gratis dengan anggaran senilai Rp300 miliar.
Program bagi-bagi rice cooker diklaim berbeda dengan program migrasi ke kompor induksi, baik secara pasar maupun penerima. Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, rencana pembagian rice cooker secara gratis sebagai upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi kepada masyarakat. Terutama mereka golongan ke bawah terkait peralatan memasak mereka. (tirto.id, 1/12/2022)
Penyaluran penanak nasi ini direncanakan minimal mencakup 680.000 unit yang terdistribusi bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, Pemerintah juga melontarkan wacana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda dua (R2) yang berkisar Rp6,5 juta per unit, sedangkan subsidi sejenis bagi roda empat pun tengah disiapkan. (otomotif.bisnis.com, 2/12/2022)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah berencana memberikan subsidi sekitar Rp6,5 juta bagi masyarakat yang membeli motor listrik.
Menurutnya, penggunaan motor listrik akan lebih menguntungkan secara keuangan bagi negara dan masyarakat, serta pro-lingkungan seperti memperbaiki kualitas udara. (www.bbc.com, 2/12/2022)
Hal ini pun menimbulkan reaksi ditengah masyarakat. Pengamat transportasi menilai subsidi itu lebih tepat diberikan untuk pembangunan dan perbaikan transportasi publik sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.
Di sisi lain, asosiasi ojek online meminta pemerintah untuk tidak sekadar memberi subsidi pembelian motor listrik, namun juga fokus membangun fasilitas penunjangnya, mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga asuransi kendaraan dan keselamatan pengendara.
Sedangkan anggota DPR Komisi VII bidang energi melihat, rencana subsidi itu terlalu mengada-ada dan hanya akan menguntungkan pengusaha. (www.bbc.com, 2/12/2022)
Kebijakan pembagian rice cooker dianggap akan menghemat penggunaan LPG 3 kilogram sehingga mengurangi impor LPG dan meningkatkan konsumsi listrik domestic. Sedangkan subsidi pada pembelian motor listrik atau konversi ke motor listrik sebagaimana mobil listrik di claim lebih menguntungkan secara keuangan bagi negara dan masyarakat serta pro-lingkungan.
Hal ini tentu bertentangan dengan fakta dilapangan. Pasalnya, fakta fasilitas penunjangan pengisian listrik belum banyak tersedia. Sementara claim penghematan penggunaan LPG 3 kilogram juga tidak signifikan. Namun yang jelas adalah dari semua program ini yang di untungkan tetaplah para produsen rice cooker dan motor listrik. Tentu nya mereka adalah para pengusaha.
Inilah potret negara kapitalis. Penguasa lebih berpihak kepada kepentingan para pengusaha dari pada kepentingan rakyatnya. Bagi-bagi rice cooker dan subsidi motor listrik tentu saja bukan solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.
Didalam demokrasi kapitalisme, penguasa dan pengusaha memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Penguasa bisa menjabat tak lepas dari dukungan para pengusaha. Begitu pula para pengusaha bisa eksis menjadi pengusaha dan mendapatkan keuntungan lebih juga tak lepas dari dukungan para penguasa dalam memberikan ruang berupa legalisasi aturan dan sebagainya. Yang dirugikan dan dikorbankan tetaplah rakyat. negara dalam sistem kapitalisme tidak mampu menopang beban negara secara mandiri.
Berbeda dengan sistem Islam yaitu khilafah, khilafah mempunyai visi politik menjadikan negara kuat, mandiri dan terdepan. Khilafah tidak akan bergantung pada pihak swasta apalagi asing. khilafah akan mengurusi urusan rakyat dengan syariat Islam kaffah.
Untuk itu, negara akan benar-benar memposisikan kepemilikan umum sebagai milik rakyat yang akan dikelola oleh negara dan dikembalikan manfaat untuk kemaslahatan rakyat. maka, sumber daya alam akan benar-benar dikelola oleh negara.
Sumber-sumber pemasukan dari kepemilikan umum ini akan sangat penting bagi negara karena akan menjadi hak bagi setiap rakyat. Diantara hak rakyat tersebut adalah pendidikan, kesehatan, keamanan, sandang, pangan dan papan. Semua ini akan menjadi tanggungjawab negara kepada rakyat nya untuk memenuhi nya. Pembiayaan nya akan diambil dari pos kepemilikan umum dalam baitul mal.
Seperti itulah cara khilafah menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap rakyat nya. Bukan sekedar membagi rice cooker dan memberi subsidi dalam hal tertentu. Melainkan menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat setiap saat.
Wallahua’lam bisshawab
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
0 Comments