TintaSiyasi.com -- Indonesia baru saja memperingati Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan mengambil tema "Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi". Setiap tahun diperingati tak jua beroleh hasil, Melansir dari tirto.id (9/12), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mencatat selama 2 dekade terakhir 1/3 pelaku Korupsi berasal dari lingkup politik, baik Legislatif (DPRD maupun DPR RI) dan kepala daerah dengan jumlah 496 orang.
Banyak pihak menelan kekecewaan. Peneliti ICW (Indonesian Corruption Watch), Kurnia Ramadhana menilai gagalnya pemerintah dalam memberantas korupsi menunjukkan runtuhnya komitmen negara yang berakibat robohnya harapan masyarakat. Ia ingin supaya ada pembenahan menyeluruh pada sektor politik terutama dalam lingkup parpol dan pemilu. Parpol yang seharusnya menjadi check and balance justru menjadi penyokong kekuasaan yang ada. Mereka kompak menunjukkan kesewenang-wenangan dengan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bermasalah dan menjadi jalan mulus maraknya korupsi di kalangan politisi.
Memang inilah sesungguhnya esensi demokrasi. Sistem pemerintahan buatan manusia yang berasas Sekulerisme Kapitalisme. Sistem hidup yang memisahkan agama Islam dari negara. Sistem yang memberi jalan lebar bagi para pemilik modal untuk berkuasa mengumbar nafsu serakah. Berbagai macam cara digunakan para politisi untuk mencapai tujuan, tak malu 'selingkuh' dengan kapitalis pemilik modal lalu menghianati rakyat yang menjadi tanggung jawabnya untuk disejahterakan.
Wajar jika akhirnya rakyat kecewa dan putus asa dengan kiprah wakilnya. Suara yang didengar hanya suara pengusaha serakah. Maka benar apa yang didengungkan para pakar, harus ada perubahan di tubuh parpol dan pemilu. Tetapi parpol yg bagaimana yang benar-benar dapat bekerja ikhlas membantu rakyat dan mampu mencetak wakil rakyat yang amanah?
Indonesia harus berubah, Demokrasi nyatanya menyengsarakan. Perubahan dapat dimulai oleh parpol yang berasaskan ideologi Islam. Pasalnya, hanya dengan aktivitas parpol Islam lah seluruh persoalan bangsa dapat teratasi, termasuk penanggulangan korupsi hingga ke akar-akarnya. Tentu saja kiprah partai Islam ini harus didukung Sistem pemerintahan yang kompeten, yakni sistem yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang muslim, sistem Khilafah Islamiyyah.
Inilah yang menjamin para pemimpin dan wakil rakyat benar-benar bekerja sesuai harapan. Pemilu dalam sistem Khilafah tak akan berbiaya mahal, tak ada money politik. Menang kalah tak jadi perkara, tak juga berujung kegilaan sebab rugi milyaran seperti yang terjadi di sistem hari ini. Semua individu adalah pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Semua elemen masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kepemimpinannya.
Sistem yang sudah terbukti mampu bertahan hingga berabad-abad lamanya mengantarkan kehidupan manusia yang sejahtera, mulia. Masyarakat Islam dengan Sistem Pemerintahan Islam, dipandu oleh parpol ideologis Islam akan mengantarkan masyarakat Islam menuju mercusuar peradaban dunia. Bukankah sudah terbukti secara empiris maupun historis?
Maka jika memang negara ingin menjaga komitmennya yang tertuang dalam peringatan Hakordia setiap tahunnya, cara yang ditempuh adalah memberi peluang bagi parpol ideologis Islam beserta kiprahnya. Bukan justru menolak aturan Allah dengan memfitnah ajaran Islam dan parpol ideologis Islam sebagai gerakan makar, sumber radikalisme dan terorisme. Wallahu a'lam bi ash-showab
Oleh: Liyah Herawati
Kelompok Penulis Peduli Umat
0 Comments