Efek kondisi global seperti perang Rusia-Ukraina telah menghantam industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Kondisi tersebut telah melemahkan permintaan ekspor dan membuat para pelaku industri TPT terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 64.000 lebih pekerja yang berasal 124 perusahaan. Untuk itu, mereka meminta pemerintah untuk dapat melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Jika kondisi tidak membaik, jumlah PHK akan terus bertambah. (investor.id, 02/11/2022 )
PHK massal di tengah krisis ekonomi, efek dari kapitalisme masih menguasai negeri.
Tak dapat dipungkiri saat ini ancaman krisis global dan perang yang terjadi memang berdampak buruk terhadap industri dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, sehingga terpaksa melakukan PHK massal.
Kondisi saat ini sudah sangat menggambarkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis. Dimana sistem ini merupakan sistem yang rentan dengan krisis, dan yang akan terus berulang sehingga mengakibatkan krisis secara terus menerus. Sehingga mau tidak mau, masyarakat menjadi Pekerja bernasib malang yang terpaksa melepaskan pekerjaan. Namun sayangnya negara memiliki kebijakan berbeda untuk TKA dari Cina, yang bebas masuk karena dijamin oleh UU Omnibus Law.
Sungguh miris, negara justru memberi jalan kepada TKA, namun membiarkan PHK rakyat sendiri. Negara sudah terlanjur menjadi kacung untuk para kapitalis ,hingga tak mementingkan lagi rasa manusiawi ,Inilah buah kebijakan penguasa oligarki. Sungguh miris ,rakyat lagi yang harus menangis menanggung semua penindasan sinis para penguasa bengis.
Memang seperti inilah akhirnya, jika kita masih mempercayakan sistim pemerintahan dengan sistim yang bukan berasal dari Allah. Karena sudah bisa di pastikan selain sistim Allah pasti rusak. Dan memang sudah bisa kita lihat dan rasakan sendiri dampaknya bukan? Sistim kapitalis yang hanya memikirkan keuntungan sendiri dan mengesampingkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Yang kaya semakin kaya ,yang miskin semakin miskin, ya mungkin memang itu pernyataan yang pas untuk menggambarkan sistim ini.
Hukum islam solusi bagi krisis ekonomi yang terus menghantui.
Berbeda dengan sistim islam. Hukum Islam memiliki mekanisme yang khas dalam mengelola ekonomi tetap yang menguntungkan di bidang usaha atau bisnis di tengah masyarakat. Islam mengatur obyek usahanya hanya wilayah kepemilikan individu, sementara kepemilikan umum seperti fasilitas publik, barang tambang dikelola negara dan keuntungannya full bagi rakyat bukan seperti saat ini. Bisnis individu diatur lewat mekanisme syirkah bukan PT atau CV yang haram karena akad permodalan, kepemilikannya menjadi tidak jelas dan batil. Politik ekonomi Islam mewujudkan kesejahteraan bagi setiap individu masyarakat. Harta tidak boleh beredar/berputar hanya pada orang-orang kaya saja (QS.Al Hasyr: 7).
Sektor riil adalah basis perputaran ekonominya. Negara dalam Islam atau khilafah sejak masa Rasulullah hingga Khilafah Utsmani runtuh 3 Maret 1924, memastikan kesejahteraan yang adil terwujud dengan pengelolaan keuangan lewat Baitul Mal. Negara sebagai ra'in (pengurus/pelayan) rakyat wajib menjamin para laki-laki usia produktif memiliki penghasilan sebagai tulang punggung nafkah keluarga, hal ini adalah amanat Al-Qur'an, maka negara khilafah sebagai institusi penegak hukum Qur'an dan Sunnah wajib melaksanakannya.
Namun demikian ketidakpastian ekonomi dunia, terpuruknya rakyat kecil akan terus terjadi selama kita hidup dalam kapitalisme, solusinya tiada lain kembali pada penerapan Islam secara kaffah. Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Darwati (Gendista Qur'ani)
Aktivis Muslimah
0 Comments