Dana Parpol Naik di Tengah Kondisi Rakyat Terpuruk

TintaSiyasi.com -- Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol) tiga kali lipat. Jumlahnya naik dari Rp 1.000 per suara menjadi Rp 3.000 per suara.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay namun melihat kenaikan dana bantuan parpol di saat krisis seperti saat ini dirasa kurang tepat. Alasannya di tengah kondisi krisis keuangan dan kenaikan BBM, ia melihat seharusnya pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu bagi kebutuhan yang langsung dirasakan rakyat. Karena itu kenaikan bantuan parpol, apalagi sampai tiga kali lipat, dirasa kurang pantas(Republika.co.id, 22/09/2022).

Di tengah kondisi masyarakat yang sedang terpuruk dengan kenaikan BBM yang berimbas pada kebutuhan pokok masyakarat, pemerintah seakan tidak memiliki empati. Walaupun pemerintah berdalih kenaikan BBM untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat diberi bantuan langsung tunai, tetapi bantuan tersebut tidak mampu mengurangi beban rakyat yang makin meningkat tajam. 

Seakan tidak berhenti untuk menyakiti hati rakyat, pemerintah kembali berwacana menghapus daya listrik 450 menjadi 900. Padahal rakyat tidak membutuhkan daya listrik besar karena hampir mayoritas rakyat Indonesia hidup dibatas garis kemiskinan. Belum reda wacana tersebut pemerintah kembali membuat wacana akan menkonversi kompor gas ke kompor listrik, tanpa melihat kebijakan tersebut sudah layak atau belum untuk diterapkan di Indonesia yang ekonominya masih dibawa standard maju. Meskipun akhirnya kedua kebijakan tersebut ditinjau ulang. 

Belum lagi pemerintah kembali membuat gebrakan dengan wacana menaikan bantuan dana partai dari Rp. 1000 menjadi Rp. 3000 persuara. Bisa dibayangkan berapa besar dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk partai? 

Kebijakan ini membuat rakyat miris. Selama ini partai hanya memanfaatkan suara rakyat tidak pernah benar-benar ada untuk rakyat. Biaya pemilu yang mahal membuat partai dan elit politik berlomba-lomba mendapatkan banyak keuntungan dari kebijakan-bijakan yang mereka buat sendiri tanpa berpikir bahwa kebijakan tersebut akan menjadi beban rakyat. Demokrasi menghasilkan orang-orang tanpa empati dan tanpa prestasi, mereka berkuasa untuk memperkaya partainya saja.

Sudah saatnya rakyat sadar bahwa orang-orang partai tidak berjuang untuk kepentingan rakyat mereka hanya mengutamakan kepentingan partai dan keberlangsungan kekuasaan partai.

Hanya sistem Islam yang mampu membuat orang-orang partai amanah akan tugas mereka dalam mengemban tugas dari rakyat, karena bagi mereka amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Maka jika sistem Islam yang diterapkan tidak akan ada lagi penyelewengan kekuasaan, seperti firman Allah SWT:

.” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  menjadi  orang-orang yang  selalu  menegakkan  kebenaran  karena  Allah. Menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah :8). []

Oleh: Lutfiatul Khasanah

Pendidik

Baca Juga