TintaSiyasi.com -- Jeritan masyarakat kembali terdengar, ketika mendapat kado pahit mengenai harga bahan pangan dan BBM yang melonjak naik. Rupaya masyarakat masih belum bisa bernafas legah ketika ekonomi belum stabil pasca pandemi kemudian diperparah lagi dengan naiknya harga berbagai kebutuhan. Apatah lagi kemiskinan yang dari tahun ke tahun masih menjadi PR besar pemerintah. Yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Tercatat ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga. Seperti yang dijelaskan oleh Anngota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin bahwa dampak kenaikan harga pangan dan energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat dan berorientasi kenaikan angka kemiskinan.
Lanjutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediannya, termasuk distribusinya. Dia meyakini kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah kebawah. Selanjutnya pemerintah harus cek dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut.
Menurut Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan, banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65 persen pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021 lalu. Sedangkan pangsa rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang dominan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan suatu kota atau kabupaten, walaupun ada faktor lain dan beberapa daerah yang berbeda.
Pada September 2021, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71persen, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019.
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pasalnya hampir tidak ada habisnya kemalangan terus menimpa masyarakat. Setelah kenaikan harga pangan, disusul lagi dengan naiknya harga BBM.
Meningkatnya kemiskinan masyarakat sebenarnya tak lain disebabkan karena rantai tata kelola sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, menjadikan para pemilik modal bebas untuk memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Negara hanya sebagai regulator yang mengikuti kepentingan kapitalisme global. Semua hajat masyarakat sudah terkapitalisasi oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.
Mahalnya harga pangan dan BBM sebenarnya bukan karena negara ini miskin. Tetapi karena akar masalahnya terletak pada tata kelolanya yang sangat kapitalistik. Tentu yang diuntungkan bukan masyarakatnya tetapi swasta/asing. Bagi para pemilik modal, masyarakat hanya dijadikan sebagai objek untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak mementingkan apakah cara yang dilakukan itu benar atau salah.
Meningkatnya kasus lonjakan kemiskinan dan mahalnya harga BBM tidak akan bisa selesai jika sistem kapitalisme masih diterapkan. Karena justru sistem kapitalismelah yang dengan jelas menjadi pangkal permasalahan. Satu-satunya sistem yang sempurna dan terbukti mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan adalah sistem Islam.
Dalam pandangan Islam, BBM adalah salah satu sumber daya alam milik umum karena jumlahnya yang terhitung masih melimpah dan masyarakat membutuhkannya. Dengan demikian, Islam melarang pengelolaannya diserahkan kepada swasta/asing. Nabi SAW bersabda ,”Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Apapun yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum dan masyarakat membutuhkan dan memanfaatkannya secara bersama, pengelolaannya tidak boleh dikuasai individu, swasta, ataupun asing. Negaralah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta milik umum tersebut.
Karena Islam memposisikan negara sebagai penanggung jawab seluruh kebutuhan masyarakatnya. Hubungan pemerintah dan rakyat adalah pelayan dan tuannya. Penguasa adalah pelayan yang siap melayani seluruh kebutuhan sang tuan (rakyat), memberikan kenyamanan, serta melindunginya dari mara bahaya.
Inilah yang membedakan sistem hari ini dengan sistem Islam. Islam sebagai sebuah sistem kehidupan telah menetapkan seorang penguasa sebagai periayah atas rakyat. Yang akan mengurus, menjaga, melindungi, dan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat.
Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ra berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara akan dimintai pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya'." []
Oleh: Sabrina Nusaiba
Aktivis Muslimah
0 Comments