TintaSiyasi.com -- Presiden Joko Widodo (jokowi) akhirnya memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Harga pertalite diputuskan naik Rp.7.650 jadi Rp.10.000 per liter. “ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian,” kata Jokowi dalam konfrensi pers Presiden jokowi dan Mentri terkait perihal pengalihan subsidi BBM ditayangkan akun Youtube Sekertariat Presiden, Sabtu (3/9/2022) (CNBC).
Kenaikan BBM ini dikarenakan 70% subsidi dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu, dengan alasan lainnya untuk menunjang kemajuan ekonomi bangsa. Kenyataan yang saat ini adalah setelah informasi dari Presiden RI mengenai kenaikan BBM namun subsidi BBM tetap bengkak Rp.650 T seperti yang dilansir oleh media cnn.co.
Kebijakan pemerintah yang awalnya hanya kabar burung menjadi terealisasi di dalam keadaan bangsa yang makin sempit ekonominya, belum selesai masalah minyak goreng, bertambah masalah BBM, Tari pesawat, kebutuhan pokok seperti telur dan mi instan membuat masyarakat harus lebih memeras keringat dan mungkin bahkan lebih.
Dalam masa jabatan Presiden Joko widodo sudah 8X perubahan harga BBM ini. Dan ditarik kebelakan dengan presiden-presiden sebelumnya bahwa masalah tetap tidak berubah mengenai bahan bakar minyak yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang mayoritas menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil yang menggunakan BBM ini.
Sudah persepsi masyarakat bahwa jika ada kezaliman yang terjadi di masyarakat maka sudah menjadi sebab yaitu pemimpin yang saat ini berkuasa. Namun sadarkah kita hal ini terus begitu terulang bahkan makin parah dengan gonta-ganti presiden, dan menunjukkan bukan itu masalah utamanya. Namun adalah sistem yang sedang mengangkangi bangsa.
Kenaikan BBM ini adalah untuk liberalisasi energi yang di kuasai cukong-cukong kapitalisme yang sudah menjarah di indonesia. Maka hal ini dapat dihilangkan dengan mengganti sistem zalim menjadi sistem shahih yaitu dengan menjadikan Islam sebagai atauran dalam negara. Dalam sistem kapitalis demokrasi, negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sedangkan dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai pelayan masyarakat.
Sebagai pelayan, negara bertanggung jawab atas segala kebutuhan rakyat sehingga tidak ada istilahnya namanya rakyat itu adalah beban negara. Dan negara dalam sistem Islam mengaggap rakyat harus dilayani sehingga dalam Islam tidak ada diskriminasi. Maka dengan itu masyarakat akan menikmati sumber daya yang ada pada negara itu sendiri seperti api, air, dan tanah.
Maka solusi dari setiap permasalahan dalam negara ini bukan dengan ganti pemimpin karena sudah kita alami bersama dalam jangka waktu kebijakan-kebijakan terus mencekik kita karena hal ini telah dikendalikan oleh kapitalis Barat. Sedangkan jika kita sudah mendapatkan sistem Islam di negara kita maka kesejahteraan terbagi rata tanpa ada kezaliman. []
Oleh: Nurul Saharani
Aktivis Muslimah
0 Comments