TintaSiyasi.com -- Silih berganti penderitaan rakyat yang tak kunjung selesai. Kini rakyat kembali dihadapkan dengan kenaikan BBM dan LPG. Harapan untuk hidup sejahtera pun jauh dari kenyataan. Padahal rakyat tinggal di negeri yang melimpah sumber daya alamnya. Sungguh ironis.
PT Pertamina (persero) lewat anak usaha Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan kenaikan harga sejumlah Bahan Bakar Khusus (BBK) atau BBM nonsubsidi. Pada Minggu (10/07/2022), kenaikan harga meliputi pertamax turbo, pertamina dex dan dexlite serta LPG nonsubsidi seperti brigth gas.
Sejatinya penyesuaian ini memang terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan kepmen ESDM 62/k/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum ( JBU). Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia (tirto.id, 10/ 07/2022).
Banyak yang beranggapan bahwa naiknya BBM dan elpiji nonsubsidi tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Padahal justru masyarakat akan cenderung dan berpotensi memicu komsumen beralih menggunakan BBM dan LPG bersubsidi.
Sementara persediaan BBM dan LPG bersubsidi dibatasi. Hal ini akan membawa keuntungan bagi para oknum kapitalis yang memanfaatkan situasi. Dengan begitu potensi kriminalitas misalnya penimbunan maupun oplosan akan semakin meningkat. Pada akhirnya dampak dari penimbunan ini akan mempengaruhi tingginya harga karena langkanya BBM dan LPG subsidi.
Sejatinya kenaikan BBM dan LPG nonsubsidi tidak luput dari pengaruh internasional berupa perjanjian pasar global yang dilakukan Indonesia. Dengan demikian harga minyak dan gas dalam negeri mengikuti harga pasar dunia.
Di sisi lain, dengan adanya persetujuan UU liberalisme minyak, maka pihak swasta domestik maupun asing bebas mengelola kekayaan negeri ini demi kepentingan pribadi masing-masing.
Sungguh sangat disayangkan negeri yang memiliki kekayaan melimpah, namun tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Selama negeri ini berkiblat pada kapitalisme, maka mustahil rakyat akan merasakan kesejahteraan. Rakyat akan terus tertindas dan tersakiti, karena dasar penentuan kebijakan adalah keuntungan semata. Jika ingin rakyat bahagia hanya Islam yang dapat menjaminnya.
Islam adalah agama yang paripurna, memiliki seperangkat aturan yang mengatur tentang kehidupan termasuk dalam hal persoalan BBM dan LPG. Dalam sistem ekonomi Islam, BBM dan LPG masuk dalam kategori kepemilikan umum. Negara wajib mengelolahnya demi untuk kepentingan rakyatnya. Haram hukumnya menyerahkan kepada individu apalagi investor asing.
Secara teknis negara mengelolah hasil tambang kemudian keuntungan diambil secukupnya untuk biaya produksi lalu dijual kepada masyarakat dengan harga yang murah tanpa menbedakan kelas. Dalam hal ini negara berposisi sebagai pelayan rakyat bukan badan usaha yang menghitung untung dan rugi terhadap rakyatnya.
Sungguh hanya sistem ekonomi Islam yang mampu menyelesaikan persoalan umat termasuk dalam hal kebutuhan BBM dan LPG. Maka sudah saatnya umat beralih pada sistem yang amanah yakni sistem Islam yang mampu menjamin kebutuhan rakyatnya secara menyeluruh. Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Sriyama
Relawan Media
0 Comments