TintaSiyasi.com -- Tahun ini Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20, pada tanggal 15-16 November 2022 di Nusa Dua Bali. Hal ini menjadi perhatian dan pujian dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken.
Menurut Amerika, Indonesia selalu berupaya mengeluarkan hasil yang kongkret pada berbagai pertemuan. Indonesia telah memainkan peran pentingnya dalam menempatkan isu-isu penting dan mendesak untuk dibahas oleh negara-negara berpengaruh diperekonomian dunia. Hal tersebut dianggap sejalan dengan Amerika Serikat yang menghendaki hasil kongkret pada rangkaian pertemuan G20.
Benarkah Indonesia Sehebat Itu?
Bila kita lihat lagi negara mana saja yang menjadi anggota G20, yaitu meliputi kawasan dunia yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Uni Eropa, Australia, dan Indonesia.
Jelas sekali mereka negara hebat dilihat dari segi ekonomi dan kemajuan dalam teknologi, selain itu mereka sangatlah berpengaruh dalam isu-isu global.
Bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya posisi Indonesia secara politik itu tetap lemah di mata negara adidaya, seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Kondisi di dalam negeri pun angka kemiskinan dilapangan jauh lebih banyak dibandingkan dengan data yang selalu diberitakan, serta karut-marut perekonomian dalam negeri, mengatasi kenaikan harga migor gagal, berbagai kebijakan yang selalu memberatkan kehidupan rakyat, solusi yang diberikan terkadang jauh dari pemahaman akal sehat.
Dengan kondisi seperti itu, betulkah kalau Indonesia mampu menjadi leader dan memiliki peran penting dalam forum ini, atau hanya ini kamuflase pujian semu pertumbuhan ekonomi semata. Jadi janganlah terlalu bangga mendapat pujian, karena sejatinya Indonesia dan negara berkembang lainnya hanya sebagai pelengkap kesepakatan-kesepakatan internasional.
Kalau kita lihat lagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu perhitungannya berdasarkan pendapatan perkapita, dihitung rata-rata. Sedangkan jumlah angka penduduk yang berpenghasilan rendah dan tinggi sangat jauh berbeda, lebih banyak yang berpenghasilan rendah. Jelas ini bukan sebuah data yang dapat dijadikan patokan tingkat kesejahteraan penduduk.
Dalam sistem kapitalisme, tidak ada makan siang gratis. Itulah yang terjadi saat ini. Pujian yang dilontarkan Amerika bukan tanpa maksud, ada udang dibalik batu. Melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan menempati 10 besar daya beli, kemudian ditahun 2030 diperkirakan akan meningkat keperingkat lima. Dan menjadi catatan bahwa ditahun 2018 PDB (Parietas Daya Beli) tembus 1 triliun dolar AS. Ini akan menjadikan Indonesi kekuatan baru di pasar global, yang pastinya bukan pemain utama tetapi sebagai pengisi dan penyedia kebutuhan pasar global.
Amerika juga melihat Indonesia memiliki jumlah penduduk produktif yang cukup besar, di mana ditahun 2030 generasi produktif ini lebih mendominasi, dibandingkan negara Jepang dan Rusia yang sedang mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif.
Selain itu, sejak dahulu Indonesia memiliki kekayaan alam (SDA) yang melimpah, yang tidak dimiliki oleh negara manapun, berupa cadangan batu bara, minyak, gas bumi, nikel, emas, dan komoditas tambang lainnya. Tidak heran banyak negara lain yang melirik ingin bekerjasama dengan Indonesia di bidang energi, semisal proyek EBT, ekonomi hijau, mobil listrik, dan lain-lain.
Bukan Indonesia namanya, mendapat pujian sedikit langsung melayang, apalagi itu dari negara seperti Amerika. Bisa jadi ini adalah skenario negara adikuasa tersebut, supaya Indonesia berperan konkrit dan lebih banyak lagi untuk mengeksploitasi kekayaan dan potensinya untuk mewujudkan kepentingan negara besar, mengingat saat ini dunia sedang mengalami krisis pangan, krisis iklim dan lonjakan harga energi. Akibatnya kekayaan alam banyak yang tereksploitasi keluar dan melupakan kesejahteraan rakyat sendiri, rakyat hidup menderita akibat kebijakan kapitalistik yang selalu menguntungkan korporasi kapitalis.
Penulis yakin, pemerintah Indonesia tidak mungkin tidak paham akan hal ini, tetapi sekali lagi sistem demokrasi kapitalisme, yang lebih berkuasa adalah para oligarrki, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Seakan mendapatkan angin segar, keberadaan UU Cipta Kerja akan memudahkan langkah negara kapitalis global terhadap gelaran G20 yaitu peluang investasi di sektor-sektor strategis sebagaimana isu prioritas yang diusung Indonesia kali ini, seperti kesehatan, transisi energi dan transformasi digital.
Hal ini mengindikasikan bahwa posisi dan daya tawar Indonesia menuntut untuk berperan lebih besar dikancah Internasional, mengikuti arahan atau kehendak kapitalis global. Inilah makna tersirat yang harus diwaspadai.
Pandangan Islam
Indonesia mendapat pujian dari negara adikuasa seperti Amerika, bukan berarti hebat. Karena dalam sistem kapitalisme, setiap negara yang terikat ekonomi Internasional harus tunduk dan patuh mengikuti aturan yang ditetapkan Internasional. Itulah cara para kapitalis global melakukan penjajahan ekonomi untuk menancapkan hegemoninya. Termasuk rayuan, pujian itu bagian strategi untuk mempertahankan kekuatannya.
Kalau Indonesia ingin menjadi negara hebat dan kuat, harus berani melepaskan diri dari ikatan- ikatan perjanjian Internasional yang mengekang. Kekuatan negara adidaya yang berideologi kapitalisme haruslah dilawan dengan kekuatan yang sepadan, yaitu negara yang berideologi Islam. Khilafah Islam yang pastinya menjadi lawan yang seimbang.
Dengan khilafahlah yang dapat mengusir kekuatan asing yang selalu merongrong negeri kaum Muslim. Khilafah akan memberdayakan secara optimal pengelolaan SDA untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Melarang adanya swastanisasi atau privatisasi yaitu SDA dikuasai untuk kepentingan pribadi maupun korporasi. Kekayaan alam adalah milik umat, negara hanya bertugas mengelola dan mendistribusikannya secara murah dan mudah kepada rakyat.
Karena saat ini mata uang yang berkuasa adalah dolar AS, maka khilafah akan menghentikan dominasinya dengan menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya. Karena sudah banyak negara yang terjerat oleh tumpukan hutang akibat hegemoni dolar AS. Dengan emas dan perak akan banyak negeri Muslim yang terselamatkan dari jeratan utang, karena mata uang emas dan perak memiliki nilai intrinsik dan stabil. Dapat dicetak tanpa harus disandarkan pada mata uang manapun.
Selain itu, khilafah akan membangun ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Maksudnya pembangunan akan dimulai dari sektor yang paling berat dan strategis terlebih dahulu, selanjutnya pembangunan ekonomi di sektor yang ringan akan mudah untuk dilakukan.
Negara juga akan mengatur penataan pilar pembagian harta kepemilikan individu, umum dan negara, sesuai ketentuan syarat Islam.
Harapan
Pendapat negara Barat terhadap potensi strategis yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya dapat menjadikan negara ini menjadi negara hebat yang mandiri tanpa harus terikat oleh kepentingan global yang sangat menyengsarakan. Posisi strategis tersebut haruslah diimbangi oleh kekuatan negara yang seimbang, yaitu negara yang berideologi Islam yang dapat melawan kekutan ideologi kapitalisme.
Di bawah naungan khilafah, Indonesia serta negeri-negeri Muslim dapat bersatu dan hidup makmur yang berkeadilan tanpa ada campur tangan dari pihak asing, yang hanya ingin menguasai kekayaan alam negeri kaum Muslim. []
Oleh: Tutik Indayani
Pejuang Pena Pembebasan
0 Comments