TintaSiyasi.com -- Harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan hidup sepertinya belum bisa terwujud saat ini. Bahkan justru kondisi perekonomian rakyat semakin terpuruk dengan naiknya BBM (Bahan Bakar Minyak) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) nonsubsidi.
Seperti diketahui, Pertamina pada 10 Juli 2022 telah melakukan penyesuaian harga untuk LPG nonsubsidi. LPG 3 kg nonsubsidi berwarna pink dipatok menjadi Rp 58 ribu per tabung. Sementara untuk harga LPG 5,5 kg naik menjadi Rp 100.000 - Rp 127.000 per tabung. Sedangkan untuk LPG 12 kg rata-rata harganya mencapai Rp 213.000 - Rp 270.000 per tabung dilihat berdasarkan wilayahnya.
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM dan LPG non subsidi karena harus menyesuaikan dengan tren harga minyak mentah dunia dan juga Contract Price Aramco (CPA) yang terus meningkat pada bulan Juli ini.
Banyak opini beredar bahwa kenaikan BBM dan LPG non subsidi tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Akan tetapi faktanya, BBM dan LPG sendiri makin dibatasi, dari persediaan maupun cara membelinya. Maka jelas, kenaikan ini berpengaruh pada naiknya pengeluaran.
Di samping itu, dampak negatif lain dari tingginya disparitas harga gas subsidi dan non subsidi yaitu mulai dari potensi oplosan yang membahayakan, penimbunan, dan naiknya harga gas subsidi makin memberatkan kehidupan masyarakat yang saat ini memang masih harus bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dengan harga kebutuhan pokok yang masih melangit.
Kita harus sadari bahwa melonjaknya harga kebutuhan pokok termasuk di dalamnya BBM dan LPG adalah kesalahan sudut pandang pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya. Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan Indonesia saat ini kebutuhan pokok bukan merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Meskipun ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat dengan memberikan BBM dan LPG bersubsidi, maupun subsidi lainnya namun faktanya tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, bahkan justru banyak yang tidak tepat sasaran dalam distribusinya.
Di samping itu kesalahan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang justru diserahkan kepada swasta (asing dan aseng) menyebabkan produk dari SDA tersebut menjadi mahal, sehingga rakyat juga harus membeli dengan harga yang mahal.
Dari sini dapat disimpulkan melonjaknya harga BBM, LPG dan kebutuhan pokok lain justru berpangkal pada sistem kapitalis yang memandang bahwa kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab masing-masing rakyat. Begitupun dalam pengelolaan SDA yang selalu menggandeng swasta dengan dalih kerja sama.
Sebaliknya Islam memandang bahwa kebutuhan pokok rakyat harus dipenuhi negara. Tentu negara akan berusaha semaksimal mungkin memberikan solusi tuntas terjadap pengadaan BBM dan LPG. Karena BBM dan LPG terkategori sebagai kebutuhan yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pokok rakyat. Jadi dalam Islam negara wajib menyediakan BBM dan LPG secara murah kepada rakyat karena hanya mengganti biaya produksi.
Di dalam Islam, negara mempunyai peran sangat vital dalam pengadaan BBM dan LPG. Negara akan mengelola sumber daya alam, sampai menghasilkan sesuatu misalnya BBM dan LPG. Sehingga negara benar-benar hadir untuk memberikan pelayanan atas segala kebutuhan masyarakatnya.
Dan Islam juga melarang bagi negara untuk berbisnis barang untuk memprivatisasi sumber daya alam apalagi hasil-hasilnya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakatnya.
Jadi dengan pengelolaan yang baik dan adanya larangan berbisnis kebutuhan pokok rakyat ini, negara akan menjaga harga BBM dan LPG tetap murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akan tetapi solusi ini tidak akan terwujud ketika kita masih mengadopsi sistem kapitalisme. Jadi tidak ada cara lain selain kita harus keluar dari sistem tersebut dan kembali kepada sistem Islam yang nyata mampu memberi solusi terhadap masalah BBM dan LPG bahkan mampu memberi solusi terhadap berbagai problem kehidupan manusia.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Zulia Adi K., S.E.
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments