TintaSiyasi.com -- Menanggapi pernyataan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono yang meminta para penjabat (pj) bikin investor nyaman, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengatakan bahwa hal tersebut semakin mengonfirmasi bahwa negeri ini menerapkan sistem kapitalisme liberal.
“Kemungkinan besar apa yang disampaikan pak Wakapolri tersebut semakin mengonfirmasi bahwa negeri ini menerapkan kapitalisme liberal,” tuturnya kepada Tintasiyasi.com, Selasa (21/06/2022).
Ia membeberkan bahwa dalam sistem kapitalisme, orientasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) tidak peduli terhadap pemerataan. Meskipun pemerataan akan dilakukan dengan menggunakan pola trickle down effect, tetapi hal tersebut tidak bisa dipastikan betul-betul terdistribusi di tengah-tengah masyarakat.
“Inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial di negeri ini (Indonesia) semakin menganga,” lugasnya.
Ia mengatakan, dalam perspektif kapitalisme yang dianggap berkontribusi dalam peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi adalah para kapital, yakni para pemilik modal.
“Maknanya, siapa yang memiliki modal itu, yaitu para investor, baik dalam negeri maupun asing. Dan mereka yang memiliki modal besar yang akan bisa berinvestasi,” ungkap Agung, sapaan akrabnya.
Ia mencontohkan keberadaan PT. Tambang Emas Sangihe, dimana 70 persen saham adalah milik Kanada. “Semakin mengonfirmasi wilayah Sangihe itu dominasi asing cukup kuat dan tentu bisa dipilah lagi di sektor yang lain juga dominasi asing cukup tinggi,” lanjutnya.
Agung mengatakan, aspek ideologi harus mendapat tekanan yang kuat. Sebab, aspek tersebut sebenarnya yang membawa sistem yang dikelola sebuah negeri. Akhirnya aparat keamanan juga memberikan kenyamanan kepada para investor.
“Sangat disayangkan pola seperti ini telah membentuk perilaku dan karakter pejabat publik yang justru melayani kepentingan investor,” tandasnya.[] Mustaqfiroh
0 Comments