TintaSiyasi.com -- Merespons pertanyaan bagaimana hukumnya membaiat khalifah tanpa memiliki kekuasaan atau tanpa menerapkan syariah, Ahli Fiqih Islam K.H. Shiddiq Al Jawi, S.Si., M.Si. menegaskan bahwa hal tersebut hukumnya tidak sah menurut syarak.
“Membaiat khalifah tanpa kekuasaan atau tanpa penerapan syariah kepada masyarakat hukumnya tidak sah menurut syarak, karena telah menyalahi nas-nas syarak yang menerangkan kewenangan (shalahiyat) khalifah dalam kekuasaan dan penerapan syariah dalam segala bidang kehidupan,” tegasnya dalam acara Kajian Soal Jawab Fiqih: Hukum Membaiat Khalifah Tanpa Kekuasaan untuk Menerapkan Syariah di YouTube Ngaji Shubuh, Kamis (09/06/2022).
Kiai Shiddiq menerangkan definisi khalifah dengan menukil pendapat Imam Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Nizhamul Hukmi fi Al-Islam pada bab Al-Khalifah halaman 49,
اَلْخَلِيْفَةُ هُوَ الَّذِيْ يَنُوْبُ عَنِ اْلأُمَّةِ فِي الْحُكْمِ وَالسُّلْطَانِ وَفِيْ تَنْفِيْذِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ
“Khalifah adalah orang yang mewakili umat Islam dalam urusan kekuasaan atau pemerintahan dan penerapan hukum-hukum syarak.”
“Jadi, khalifah yang dibaiat haruslah mempunyai kekuasaan (as-sulthan) dan menerapkan hukum-hukum syarak di berbagai aspek kehidupan, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya,” jelasnya.
Lanjut dijelaskan, khalifah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah khalifah dalam definisi syar’i. “Maka kalau seseorang diangkat sebagai khalifah, tetapi tidak mempunyai kekuasaan dan tidak melaksanakan hukum-hukum syara, sebenarnya dia bukanlah khalifah dalam pengertian syar’i,” tandasnya.
Baiat
Founder Institut Muamalah Indonesia tersebut membenarkan bahwa wajib hukumnya setiap Muslim mempunyai baiat di lehernya dan jika tidak mempunyai baiat kepada khalifah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyah.
Ia mengutip sabda Rasulullah ﷺ,
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً
Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyah (yaitu mati dalam kondisi berdosa, bukan mati kafir. (HR Muslim)
“Ini tidak berarti bahwa orang boleh membaiat khalifah dengan sembarangan tanpa memperhatikan syarat-syarat syar’i atau berbagai wewenang (shalahiyat) yang dimiliki khalifah, yaitu menerapkan syariah Islam dalam segala bidang kehidupan, misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, pidana ('uquubaat), perdata (muamalat), sosial, budaya, hubungan internasional, dan sebagainya,” beber Kiai Shiddiq.
Ia menerangkan, pembaiatan tersebut sama dengan shalat yang hukumnya wajib hukumnya atas setiap Muslim. Kalau seorang Muslim tidak mau shalat, maka dia diancam oleh Allah ﷻ akan masuk neraka (Saqar), seperti yang termaktub di dalam Al-Qur’an surah Al-Muddatstsir ayat 42.
“Tetapi, tidak berarti seorang Muslim boleh shalat secara sembarangan, misalnya shalat tanpa memenuhi syarat-syarat sahnya shalat, misalnya shalat tanpa menghadap kiblat, tanpa menutup aurat, tanpa wudhu, dan sebagainya,” ujarnya.
Menegakkan Khilafah
Kiai Shiddiq menyebutkan ada dua kekeliruan pemahaman. “Pertama, melaksanakan hukum syarak tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. Kedua, yang tak kalah fatalnya adalah tidak membedakan antara mengangkat khalifah (nashbul khalifah) dengan menegakkan khilafah (iqamatul khilafah),” bebernya.
Kedua hal itu berbeda, imbuhnya, karena mengangkat khalifah tidak otomatis menegakkan sistem khilafah, ketika khilafahnya sendiri tidak ada seperti kondisi sekarang pascaruntuhnya khilafah di Turki tahun 1924. “Tetapi menegakkan khilafah (iqamatul khilafah), secara otomatis akan berimplikasi adanya keharusan pengangkatan khalifah (nashbul khalifah),” bayannya.
“Nah, masalah yang dihadapi umat Islam setelah hancurnya negara khilafah di Turki tahun 1924, justru adalah menegakkan khilafah (iqamatul khilafah), bukan sekadar mengangkat khalifah (nashbul khalifah),” ungkapnya.
“Jika pemahaman dasar bahwa masalah yang perlu dipecahkan sekadar mengangkat khalifah (nashbul khalifah), tanpa memperhatikan apakah negara khilafahnya sendiri sudah ada atau tidak ada sama sekali, di sinilah pangkal kekeliruannya. Kekeliruan yang parah ini antara lain bersumber dari buku berjudul Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah karya Wali Al-Fattah,” urainya lebih lanjut.
Kiai Shiddiq menyebutkan, di dalam kitab Nizhamul Hukmi fi Al-Islam karya Syekh Abdul Qadim Zallum menerangkan bahwa untuk mengangkat khalifah (nashbul khalifah) wajib dipenuhi 7 (tujuh) syarat. “Tujuh syarat yang harus melekat pada pribadi (person) khalifah, yaitu seorang khalifah itu wajib Muslim, laki-laki, balig, berakal, adil (tidak fasik), merdeka (bukan budak), dan mampu,” sebutnya.
“Sedangkan untuk menegakkan khilafah (iqamatul khilafah), harus dipenuhi 4 (empat) syarat, seperti disampaikan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Nizhamul Hukmi fi Al-Islam halaman 59-60. Pertama, khalifah yang dibaiat wajib memenuhi ketujuh syarat baiat in’iqad (yaitu ketujuh syarat wajib yang telah disebutkan di atas). Kedua, negeri (al-balad) tempat khalifah itu dibaiat wajib mempunyai kekuasaan yang mandiri (sulthanan dzatiyan), bukan di bawah kendali orang kafir atau negara kafir,” urainya.
Ketiga, keamanan (al-amaan) negeri itu berupa keamanan Islam, yakni keamanan negeri itu baik dalam negeri maupun luar negeri, sepenuhnya berada di tangan kaum Muslim. “Keempat, khalifah itu wajib segera menerapkan hukum-hukum syarak di dalam negeri, dan wajib segera melaksanakan tugas mengemban dakwah Islam ke luar negeri,” imbuhnya lagi.
“Ini penjelasan secara garis besar saja. Untuk mengetahui lebih detailnya, termasuk segala dalil-dalilnya, silakan merujuk pada kitab Nizhamul Hukmi fi Al-Islam karya Syaikh Abdul Qadim Zallum. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada para hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya,” pungkasnya.[] Reni Tri Yuli Setiawati
0 Comments