TintaSiyasi.com -- Jurnalis Senior Joko Prasetyo mengatakan aparat kepolisian datang ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang menolak penambangan andesit, mempertunjukkan bahwa rezim sangat zalim.
"Ketahuilah, itu bukanlah solusi. Tetapi justru semakin memperunyam masalah dan mempertegas bahwa rezim ini sangat zalim," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Selasa (8/2/2022).
Om Joy sapaan akrabnya, mempertanyakan, haruskah aparat bertindak prepresif terhadap warga Wadas yang kontra terhadap penambangan andesit? Hingga mengerahkan begitu banyak aparat dan menangkap puluhan warga yang sedang istighasah.
"Apakah iya dengan pemaksaan kehendak dan represif seperti yang terjadi di Wadas? Yakin dengan seperti itu rakyat akan dukung penambangan andesit?" tegasnya.
Ia mengatakan, jikalau memang berniat dan proyek penambangan andesit baik untuk masyarakat, maka pemerintah harusnya melakukan dengan cara baik dalam pembebasan lahannya.
"Yakinkan dan pastikan bahwa: pertama, penambangan tersebut tak merusak mata air dan sawah mereka; kalau tak memungkinkan maka kedua, yakinkan dan pastikan warga mendapatkan pengganti menghidupan yang lebih baik atau setidaknya sama dengan sekarang," paparnya
"Dan ini benar-benar harus direalisasikan, jangan hanya menambah panjang daftar janji-janji kosong yang selama ini dilakukan rezim," imbuhnya.
Ia memberikan contoh, pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab seorang Yahudi yang sudah tua renta di Mesir tidak mau menjual tanahnya untuk pembangunan masjid. Maka ia pun melaporkan Gubernur Amr bin Ash kepada Khalifah Umar bin Khath-thab di Madinah karena telah memaksanya menjual sebidang tanah miliknya untuk proyek itu.
Lebih lanjut ia mengatakan, Umar pun menghukum Amr bin Ash karena telah menzalimi (memaksa menjual tanah) orang tersebut. Melihat keadilan Islam dan penegakkannya yang sempurna oleh khalifah, Yahudi tersebut pun masuk Islam dan merelakan tanahnya dibangun masjid.
"Begitulah Islam dengan penegakannya secara kaffah oleh negara khilafah," terangnya.
"Karena memang dalam Islam (yang tegak sempurna dalam negara khilafah) itu haram merampas atau pun memaksa rakyat menjual tanahnya meskipun untuk pembangunan masjid," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
0 Comments