TintaSiyasi.com -- Menanggapi bedah buku Pancasila 404: Not Found?, Advokat sekaligus Ketua Umum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) Ahmad Khozinudin, S.H. menyatakan bahwa Pancasila hanya berfungsi sebagai stempel kekuasaan.
"Pancasila akhirnya hanya berfungsi sebagai stempel kekuasaan yang cenderung ingin mengatakan bahwa 'Saya Pancasila' yang identik dengan slogan 'Saya Adalah Negara' atau 'Negara Adalah Saya' (L’etat C’est Moi)," ujarnya kepada TintaSiyasi, Rabu (02/02/2022).
Menurutnya, dari slogan tersebut berakibat ketika ada orang berlawanan dengan 'Saya', maka itu berarti berlawanan dengan 'negara' dan 'Pancasila'.
"Akhirnya, yang berlawanan itu akan dianggap sebagai musuh, oleh karenanya mesti disingkirkan dengan cara yang seolah legitimate, padahal yang sedang berlangsung adalah ritual otoritarianisme," jelasnya.
Sehingga menurut Khozinudin, kriminalisasi politik tengah berlangsung dengan tujuan utama "memenjarakan" lawan yang lantang berteriak perbedaan atas klaim demokrasi. "Lalu, tampillah politik sebagai godam penguasa untuk mempertahankan status quo," terangnya.
Ia menambahkan, hukum sudah bukan lagi panglima. "Hukum sudah tidak dianggap lagi sebagai panglima, meski negara ini mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). Lalu, di mana Pancasila yang nilai-nilai luhurnya sudah dikaji keutamaannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini," imbuhnya.
"Nilai itu hanya sekadar menjadi macan kertas belaka. Akhir skenario ini dapat ditebak, bahwa negara hukum Indonesia hendak dipaksa berubah arah menjadi negara kekuasaan, dan ini berarti menjawab pertanyaan kritis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt: How Democracies Die," pungkasnya.[] Heni Trinawati
0 Comments