Mantan KSAL: Memindahkan IKN Akan Membubarkan Pertahanan yang Ada Sehingga Kacau Balau

TintaSiyasi.com -- Menyoal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Seoebijanto mengatakan bahwa hal itu akan membubarkan pertahanan yang ada sehingga kacau balau. 

“Kalau memindahkan ibu kota ke Paser Penajam, itu membubarkan pertahanan yang ada sehingga kacau balau,” ujarnya dalam diskusi virtual, Insight Special: IKN dalam Timbangan Hankam dan Geologi, Jumat (04/02/2022) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data. 

Ia mengatakan bahwa untuk membentuk pertahanan yang baik suatu negara, butuh waktu yang cukup panjang. "Bukan setahun dua tahun, kita membentuk pertahanan berlapis satu dua tiga dan seterusnya, puluhan tahun," imbuhnya. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini, Indonesia telah merealisasikan pertahanan laut di Surabaya sebanyak tiga armada dan sudah berjalan. “Nah, itu sudah kita bangun ideal. Tiba-tiba mau dipindahkan lagi tanpa perhitungan yang matang. Tentu central of grafity-nya akan berubah,” katanya. 

Sebagai seorang mantan angkatan laut, (Purn) Slamet menjelaskan bahwa penetapan Pulau Jawa yaitu kota Jakarta sebagai ibu kota dari segi pertahanan laut sudah tepat. 

“Jakarta adalah tempat yang memang betul-betul punya nilai sangat tinggi. Dari sisi geografis, Pulau Jawa itu cukup baik dan ideal. Di belakang Pulau Jawa, Laut Selatan itu sangat luas sehingga sulit sebagai pendaratan bagi kapal yang datang dari arah sana. Jarak tembak yang dilakukan oleh suatu kapal dari arah itu sangat terbatas sekali. Bahkan kedalaman Laut Jawa itu tidak memungkinkan bagi kapal selam untuk menyelam. Ditambah pulau-pulau Seribu sekitarnya sebagai penetrasi untuk menghalangi masuknya kapal selam ke Jakarta,” bebernya. 

Ia mengatakan bahwa Amerika dan Australia juga pernah meminta agar kapal selam kedua negara tersebut melalui Laut Jawa, Selat Sunda, dan Makassar. Namun, tutur Laksamana (Purn) Slamet, permintaan itu ditolak.

Rencana pemindahan IKN ke Kalimantan, ia sebutkan bisa mengakibatkan masuknya kapal selam sebagai penyusup untuk pasukan khusus, menembakkan senjata dan sebagainya. 

“Kalau pindah ke Kalimantan, dari titik ALKI saja, lautnya sangat dalam dan kapal selam bisa menyelam. Dari sini bisa masuk banyak hal, seperti penyusupan pasukan khusus, penembakan senjata dan sebagainya dengan mudah. Begitu juga sebelahnya, Laut Sulawesi sangat dalam dan sulit mendeteksi kapal selam jika menyelam,” ungkapnya. 

Tidak lupa Laksamana (Purn) Slamet mengingatkan peristiwa tenggelamnya pesawat Adam Air yang begitu sulit dideteksi karena kedalaman lautnya. Sehingga katanya, memindahkan IKN ke Kalimantan sangat berbahaya dari sisi kajian pertahanan laut. 

Jika bicara tentang pertahanan suatu negara, menurutnya adalah upaya untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan tumpah darah warga negaranya, yang merupakan tujuan bernegara. Serta tidak boleh lepas dari de facto dan de jure yang dimiliki suatu negara baik secara fisik sebagai konstelasi geografi, juga sumber daya yang ada termasuk nilai-nilai bangsa. 

Ia menekankan persoalan ibu kota negara adalah objek vital yang bernilai sangat tinggi. Sehingga sistem perthananannya harus dibangun dengan tepat dan kekuatannya terintegrasi antara darat, laut dan udara. 

“Kita perhitungkan objek-objek vital wilayah negara ini. Ada prioritas utama, kedua, dan seterusnya. Darisinilah kita mulai sistem pertahanan yang terintegrasi antara kekuatan darat, laut dan udara. Nah, dari sini, objek vital yang bernilai sangat tinggi adalah ibu kota negara,” sebut dia. 

Mantan KSAL era SBY itu juga menegaskan bahwa urusan pertahanan negara yang melindungi segenap bangsa dan negara tidak boleh dianggap main-main. Pemindahan ibu kota seharusnya melalui persetujuan segenap anak bangsa bukan segelintir kepentingan. Jika tidak, termasuk penghianat bangsa. 

Oleh karena itu, Laksamana (Purn) Slamet menyatakan bahwa jika pemindahan ibu kota hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu, harus ditolak. 

“Bukan untuk kepentingan pertahanan bangsa dan negara melainkan kepentingan kelompok tertentu. Perlu di… ya kasarnya perlu ditolak,” tandasnya. [] M. Siregar

Baca Juga